Jakarta, lensademokrasi.com — Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sepakat memperkuat koordinasi untuk mengatasi penumpukan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di sektor service 2 yang jumlahnya kini mencapai ribuan orang.
Pembahasan dilakukan dalam pertemuan resmi antara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin dan Pelaksana Tugas (Plt.) Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Park Soo-deok di kantor KemenP2MI, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan produktif, dengan fokus pada upaya perluasan sektor penempatan bagi pekerja migran Indonesia di tengah perlambatan ekonomi Korea Selatan. “Pertumbuhan ekonomi Korea saat ini hanya sekitar satu persen atau kurang, dan sektor yang paling terdampak adalah industri restoran serta jasa layanan,” ungkap Park Soo-deok.
Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat daftar tunggu CPMI di sektor service 2 menumpuk. Sebagai langkah solutif, Pemerintah Korea memperluas wilayah dan jenis pekerjaan agar lebih banyak CPMI bisa terserap.
“Kalau sebelumnya penempatan hanya di 10 hingga 100 kota, kini kami buka untuk seluruh kota di Korea. Jenis pekerjaan juga kami perluas, dari asisten dapur hingga layanan pelanggan seperti waitress,” jelas Park.
Selain memperluas cakupan wilayah, sebagian CPMI yang telah masuk daftar tunggu juga akan dialihkan ke sektor manufaktur.
“Tahun ini sektor service tidak menerima tambahan baru, tetapi sebagian tenaga akan kami arahkan ke industri manufaktur sesuai standar kompetensi yang berlaku,” ujarnya.
Menteri Mukhtarudin menyambut baik langkah cepat yang diambil Pemerintah Korea Selatan. Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi jalan keluar jangka panjang bagi ribuan CPMI yang menunggu penempatan.
“Kami mengapresiasi inisiatif Korea Selatan. Kebijakan perluasan sektor service 2 ini akan kami pelajari dan kaji lebih dalam, karena potensinya besar untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja kita,” ujar Mukhtarudin.
Mukhtarudin menegaskan bahwa isu penumpukan roster dan kebijakan redistribusi tenaga kerja akan menjadi topik utama dalam pertemuan bilateral dengan Kementerian Ketenagakerjaan Korea Selatan (Ministry of Employment and Labour / MOEL) dalam waktu dekat.
Sementara itu, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyinggung peluang penempatan pekerja migran di sektor lain yang masih terbuka lebar.
“Kami melihat sektor konstruksi (visa A7) dan pertanian (visa A8) di Korea masih memiliki potensi besar. Kami ingin mendengar langsung kebutuhan riil tenaga kerja dari pihak Korea,” tutur Christina.
Ia menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Korea Selatan bukan sekadar kerja sama ketenagakerjaan, tetapi juga kemitraan strategis dalam perlindungan dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
“Isu penempatan pekerja migran ini akan menjadi bagian dari pembahasan dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Korea Selatan, termasuk pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan (MOEL),” tambahnya.
Christina juga menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga keberlanjutan skema kerja sama Government to Government (G to G) yang selama ini menjadi primadona bagi generasi muda Indonesia.
“Meski ekonomi Korea sedang melambat, kami optimistis solusi bersama ini akan menjaga kepercayaan dan keberlanjutan program G to G,” pungkasnya. *** (fatoni/sap)
