Jakarta, lensademokrasi.com — Komitmen mempercepat pembangunan desa kembali dikuatkan dalam rapat kerja antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dengan Komisi V DPR RI, Senin (7/7/2025). Dalam forum itu, Komisi V DPR menegaskan kesiapan mendukung peningkatan anggaran Kemendes PDT untuk mendanai program-program prioritas nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta itu membahas laporan keuangan APBN 2024 serta evaluasi pelaksanaan anggaran hingga Juli 2025. Hadir Saat itu, Menteri Desa PDT, Yandri Susanto dan Wakil Menteri Ahmad Riza Patria, serta pejabat tinggi kementerian.
Dalam paparannya, Yandri menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kemendes PDT pada tahun 2024 mencapai 97,49 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 3,24 triliun. Namun, capaian ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang menembus 98,13 persen.
“Turunnya realisasi karena adanya pemblokiran anggaran dalam DIPA 2024 yang belum bisa digunakan,” ujar Yandri.
Sampai dengan 3 Juli 2025, realisasi anggaran Kemendes PDT baru mencapai 34,07 persen atau sebesar Rp 836,88 miliar dari total pagu anggaran tahun ini senilai Rp 2,45 triliun. Pengeluaran itu terdiri atas belanja pegawai Rp 146,57 miliar, belanja barang dan jasa Rp 687,91 miliar, serta belanja modal Rp 2,39 miliar.
Kementerian juga menghadapi tantangan administratif, termasuk tambahan alokasi pinjaman hibah luar negeri (PHLN) untuk Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang baru dimasukkan dalam revisi DIPA per 1 Juli 2025. Meski demikian, Yandri tetap optimistis target penyerapan anggaran bisa tercapai dengan optimal.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae mengungkapkan adanya selisih kebutuhan anggaran Kemendes untuk 2026. Dari total kebutuhan sebesar Rp 3,36 triliun, pagu indikatif yang tersedia baru Rp 1,59 triliun, sehingga terdapat gap sebesar Rp 1,77 triliun.
“Kami akan kawal bersama dalam pembahasan RUU RAPBN 2026 agar program prioritas Kemendes tidak terhambat,” kata Ridwan, yang juga politisi Partai Golkar.
Komisi V DPR dan Kemendes juga sepakat untuk menyesuaikan program-program yang diajukan dalam RAPBN 2026 agar lebih relevan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Menutup rapat, Yandri mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025.
“Insya Allah, 80.000 koperasi desa yang sudah berbadan hukum akan diluncurkan langsung oleh Bapak Presiden. Kami juga telah menyiapkan sekitar 130 koperasi sebagai percontohan,” ungkap Yandri.
Peluncuran program ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekonomi desa berbasis koperasi dan gotong royong, sejalan dengan visi pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Sekretaris Jenderal Kemendes Taufik Madjid, serta jajaran pejabat tinggi madya dan pratama. *** (fatoni/sap)
