Jakarta, lensademokrasi.com — Ketegangan militer antara Thailand dan Kamboja yang menimbulkan puluhan korban jiwa dan gelombang pengungsian besar-besaran akhirnya mendorong kedua negara sepakat duduk satu meja dalam pertemuan damai yang difasilitasi Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025.
Pertemuan penting tersebut dijadwalkan berlangsung di Kuala Lumpur, Senin (28/7/2025), mempertemukan Plt. Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertindak sebagai mediator utama.
Anwar menyatakan, kedua negara telah menyampaikan komitmen awal untuk mengakhiri permusuhan bersenjata dan menarik pasukan secara bertahap dari wilayah sengketa. Meski demikian, proses de-eskalasi diperkirakan membutuhkan waktu dan pengawasan yang ketat.
Benturan militer ini berakar dari ketegangan di wilayah perbatasan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Insiden maut pada Mei 2025, yang menewaskan seorang tentara Kamboja, menjadi pemantik krisis. Situasi memburuk ketika Thailand menarik duta besarnya dari Phnom Penh dan memerintahkan pengusiran diplomat Kamboja sebagai respons atas dua prajurit Thailand yang menjadi korban ranjau.
Dalam dua hari terakhir, Thailand mengonfirmasi peluncuran rudal dari jet tempur F-16 ke sasaran militer di dalam wilayah Kamboja, memperluas dimensi konflik menjadi serangan lintas udara dan darat.
Bentrok bersenjata tercatat di 12 titik panas di sepanjang perbatasan Surin–Oddar Meanchey. Thailand menuding Kamboja menargetkan area sipil dan situs warisan budaya, sementara Kamboja menyebut pasukan Thailand melakukan invasi darat dengan kendaraan lapis baja.
Hingga Minggu (27/7/2025), tercatat 34 korban jiwa—mayoritas warga sipil—dan lebih dari 168.000 orang telah mengungsi, sebagian besar dari Provinsi Surin dan Kap Choeng. Desa-desa menjadi kota hantu, sekolah ditutup, rumah sakit darurat penuh, dan trauma menyelimuti warga sipil.
Konflik ini menuai perhatian internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menangguhkan kerja sama dagang dengan kedua negara jika kekerasan tidak dihentikan. Ia mengklaim telah berkomunikasi langsung dengan para pemimpin Thailand dan Kamboja untuk mendesak gencatan senjata.
Kamboja menyatakan kesiapannya menghentikan pertempuran secara sepihak tanpa syarat, sedangkan Thailand menuntut komitmen tulus dan jaminan keamanan jangka panjang.
Sementara upaya diplomasi berjalan, suara ledakan masih terdengar di sejumlah wilayah konflik. Ribuan warga tinggal di tenda pengungsian dengan keterbatasan pangan dan air bersih. “Kami tidak ingin perang. Kami hanya ingin anak-anak kami aman dan sekolah kembali dibuka,” ujar Bualee Chanduang, pedagang kecil yang rumahnya hancur terkena serpihan mortir. *** (fatoni/sap)
