Surabaya, lensademokrasi.com — Penguatan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di Jawa Timur mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Anggota DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. LaNyalla menilai peran strategis LPKS dalam menciptakan tenaga kerja siap pakai sangat relevan untuk menekan angka pengangguran terbuka yang kini turun signifikan menjadi 3,61 persen.
“LPKS adalah jembatan penting antara pendidikan dan dunia kerja. Jawa Timur menunjukkan komitmen nyata dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang responsif terhadap kebutuhan industri,” ujar LaNyalla dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Mutu LPKS dan Perizinan Sektor Ketenagakerjaan di Surabaya, Selasa (15/7/2025).
LaNyalla yang juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Jatim menegaskan bahwa penurunan pengangguran tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi aktif antara pemerintah provinsi, asosiasi pelatihan vokasi, serta pelaku dunia usaha dan industri.
Acara yang digelar di Graha KADIN Jatim ini turut melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, DPD Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILLSI) Jatim, serta DPD Forum Lembaga Pelatihan Vokasi Indonesia (Forlat) Jatim. Ketiganya merupakan bagian penting dari Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Jawa Timur.
Menurut LaNyalla, jika sinergi ini terus berjalan dengan konsisten, bukan mustahil pengangguran terbuka di Jawa Timur bisa ditekan hingga di bawah 3 persen.
Ketua Umum KADIN Jatim, Adik Dwi Putranto menambahkan, pihaknya terus berkomitmen untuk menciptakan sistem pelatihan kerja yang adaptif dan terintegrasi. Ia menyebut pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai fondasi dalam mencetak SDM unggul yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja nasional maupun global.
“Kami percaya, dengan tata kelola LPKS yang baik dan peningkatan mutu berkelanjutan, kita bisa memperkuat rantai pasok tenaga kerja industri yang tidak hanya terampil tetapi juga memiliki karakter kuat,” tegas Adik.
Adik juga menyoroti pentingnya percepatan proses legalitas melalui sistem Online Single Submission–Risk Based Approach (OSS-RBA). Ia menyebut sistem ini sebagai alat reformasi birokrasi yang mempermudah izin operasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan pelatihan.
“OSS-RBA memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses perizinan. Ini penting agar LPKS bisa segera beroperasi dan fokus pada peningkatan kompetensi peserta pelatihan,” tambahnya.
LPKS tak hanya dipacu untuk mencetak lulusan dengan keahlian teknis, tapi juga membentuk mental tangguh, semangat inovasi, dan kesiapan menghadapi disrupsi global. Hal ini dianggap sebagai salah satu kunci daya saing daerah dalam menghadapi tantangan industri masa depan.
Dengan fondasi kuat yang dibangun melalui pelatihan vokasi dan sinergi lintas sektor, Jawa Timur menatap optimis masa depan dunia kerja. “Jangan berhenti berinovasi. Terus berkontribusi untuk bangsa dan negara,” tutup LaNyalla dengan penuh harap. *** (fatoni/sap)
