
Bandung, lensademokrasi.com — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menginstruksikan seluruh desa di Jawa Barat untuk bergerak cepat membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Arahan ini disampaikan dalam peluncuran Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Merah Putih se-Jawa Barat di Bale Asri Pusdai, Bandung, Senin (28/4/2025).
Dalam sambutannya, Yandri menegaskan pentingnya koperasi sebagai instrumen vital untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa berbasis potensi lokal. “Kami mendorong seluruh desa di Jawa Barat segera melaksanakan Musdesus dan menuntaskan pembentukan Koperasi Merah Putih, karena koperasi ini akan menjadi motor penggerak utama kemandirian ekonomi desa,” ujarnya.
Pembentukan koperasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang mengamanatkan Kementerian Desa PDT untuk mengidentifikasi potensi desa sekaligus mengupayakan pengadaan lahan minimal 20×20 meter. Lahan tersebut akan digunakan untuk mendirikan unit-unit usaha strategis seperti toko sembako, koperasi simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, hingga lumbung pangan.
“Ini bukan koperasi biasa. Koperasi Merah Putih didesain sebagai kendaraan utama untuk mengelola dan mengoptimalkan seluruh potensi desa secara mandiri dan berkelanjutan,” tandas Yandri, menekankan bahwa koperasi ini adalah bagian dari strategi besar membangun kekuatan ekonomi akar rumput.
Musdesus akan melibatkan berbagai unsur desa — mulai dari kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga kelompok masyarakat — dengan dukungan penuh dari tenaga pendamping profesional, penyuluh pertanian, serta OPD teknis terkait. Fokus utamanya mencakup pembahasan kelembagaan, permodalan, struktur organisasi, keanggotaan, hingga jenis usaha yang akan dijalankan koperasi.
Mendes Yandri juga menepis kekhawatiran soal potensi tumpang tindih antara Koperasi Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia menegaskan, koperasi ini akan memperkuat peran BUMDes, bukan menggantikannya. Nantinya, hubungan kelembagaan antara keduanya akan diatur lebih rinci melalui petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang tengah disusun.
“BUMDes dan Koperasi Merah Putih akan saling memperkuat. Bisa saja koperasi menjadi unit usaha BUMDes, atau berdiri sejajar dengan sinergi yang kuat,” jelasnya.
Program pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia ini merupakan langkah strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan ekonomi rakyat hingga ke pelosok desa.
Hadir dalam acara ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional Wihaji. Kehadiran para pejabat lintas sektor ini menunjukkan dukungan penuh terhadap transformasi ekonomi desa yang sedang digulirkan.
Gerakan pembentukan koperasi ini menandai babak baru transformasi ekonomi desa Indonesia — dari wacana menjadi aksi nyata yang terstruktur dan terukur, dengan harapan desa menjadi episentrum baru pertumbuhan ekonomi nasional. *** (fatoni/sap)





