Jakarta, lensademokrasi.com — Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan lapangan ke Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (7/6/2025), guna meninjau langsung kondisi prajurit TNI yang bertugas di wilayah rawan konflik. Keduanya mengenakan rompi antipeluru sebagai bentuk kewaspadaan terhadap situasi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif.
Kunjungan dua menteri ini menandai langkah nyata pemerintah pusat untuk memastikan sinergi antara kebijakan pertahanan dan kebijakan fiskal dalam memperkuat stabilitas nasional, khususnya di wilayah timur Indonesia yang rentan gangguan keamanan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menyebutkan, kunjungan dimulai dari Bandara Timika, Papua Tengah, sebelum dilanjutkan dengan penerbangan ke Bandara Kenyam. Dari sana, rombongan langsung menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku — salah satu titik strategis dan sensitif dalam pengamanan Papua.
“Ini merupakan kunjungan pertama Menteri Keuangan ke daerah rawan konflik di Nduga. Hal ini penting agar Kemenkeu bisa melihat langsung realitas di lapangan, termasuk tantangan logistik dan operasional prajurit,” ujar Frega saat dihubungi di Jakarta.
Di Poskotis tersebut, Menhan dan Menkeu meninjau kesiapan personel, perlengkapan tempur, dan fasilitas pendukung lainnya, sembari berdialog langsung dengan para prajurit.
Menurut Frega, penggunaan rompi antipeluru oleh rombongan menteri dan delegasi merupakan prosedur standar keamanan mengingat wilayah yang dikunjungi tergolong sebagai zona merah dengan tingkat risiko tinggi.
“Ini bukan sekadar kunjungan simbolik. Ini adalah bentuk kehadiran nyata negara. Kedua menteri ingin memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran dan pertahanan lahir dari pemahaman menyeluruh terhadap tantangan di lapangan,” tambahnya.
Kunjungan tersebut, menurut Frega, merupakan langkah penguatan sinergi antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan dalam menjaga kedaulatan negara melalui kebijakan yang saling menopang. Stabilitas keamanan, tegasnya, tidak akan tercapai tanpa dukungan fiskal yang kuat dan tepat sasaran.
“Sebaliknya, pertahanan yang solid juga menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya ekonomi dan terjaganya fiskal negara. Ini adalah hubungan timbal balik yang harus dipahami dan dijaga bersama,” katanya.
Kehadiran Menhan dan Menkeu di titik konflik juga mengirimkan pesan kuat bahwa negara tidak meninggalkan wilayah-wilayah dengan tantangan tinggi. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa perencanaan anggaran dan kebijakan pertahanan tidak dibuat dari balik meja, tetapi melalui observasi langsung terhadap medan tugas.
“Kami ingin membuktikan bahwa negara hadir, tidak hanya melalui dana dan strategi, tetapi melalui kehadiran langsung yang menyentuh para prajurit dan masyarakat yang hidup di wilayah rawan,” pungkas Frega. *** (fatoni/sap)
