Cirebon, lensademokrasi.com — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mendorong generasi muda di Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan keterampilan, khususnya dalam penguasaan bahasa asing, guna menangkap peluang kerja di luar negeri yang menjanjikan penghasilan tinggi.
Hal itu disampaikan Karding saat menyambangi Balai Latihan Kerja (BLK) UPT Plumbon, Kabupaten Cirebon, Sabtu (17/5/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia memberikan motivasi kepada para siswa yang sedang menempuh pelatihan kejuruan, termasuk keterampilan pengelasan yang memiliki permintaan tinggi di luar negeri.
“Jangan batasi mimpi hanya untuk kerja di dalam negeri. Dengan tambahan pelatihan bahasa 3 sampai 6 bulan dan sertifikasi yang sesuai, anak-anak muda ini bisa diberangkatkan ke luar negeri secara legal dengan dukungan pemerintah,” ujar Karding.
Karding mencontohkan peluang di Korea Selatan, di mana tenaga kerja di sektor pengelasan bisa mendapatkan gaji antara Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan. Menurutnya, nominal tersebut jauh melampaui standar upah dalam negeri dan menjadi magnet bagi tenaga kerja terampil dari Indonesia.
Ia menegaskan, peluang kerja di luar negeri secara resmi masih sangat terbuka. Namun, diperlukan persiapan matang mulai dari keahlian teknis hingga kemampuan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar global.
“Bahasa itu jembatan. Kalau kita tidak bisa bahasanya, kita sulit masuk. Tapi kalau bisa, jalannya terbuka lebar,” tegasnya.
Berdasarkan data KemenP2MI, sebanyak 70 ribu warga Cirebon telah bekerja di luar negeri sepanjang 2024. Karding menilai angka tersebut mencerminkan potensi besar yang dimiliki daerah ini sebagai pusat penyiapan pekerja migran.
“Jika dikelola secara sistematis, ini akan menjadi sumber daya ekonomi yang besar. Bisa menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan tentu saja meningkatkan pendapatan masyarakat serta devisa negara,” katanya.
Ia menambahkan, jika masing-masing dari 70 ribu pekerja migran asal Cirebon mengirimkan Rp 5 juta per bulan kepada keluarganya di tanah air, maka akan ada aliran dana sebesar Rp 600 miliar per tahun yang dapat memperkuat ekonomi lokal.
Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Karding mengusulkan agar pemerintah daerah membentuk pusat pelatihan terpadu bernama Migran Center. Fasilitas ini, menurutnya, harus dilengkapi dengan pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, pelatihan bahasa, serta kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan negara tujuan penempatan.
“Saya minta Pak Wakil Bupati dan Pak Kepala Dinas Ketenagakerjaan mendukung pembentukan Migran Center. Di sana, calon pekerja migran akan ditempa hingga siap secara keterampilan, mental, dan administratif,” ucapnya.
Karding menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan sistem pelatihan yang komprehensif, agar Indonesia mampu mengirim tenaga kerja yang berdaya saing dan berkontribusi besar bagi pembangunan daerah. *** (fatoni/sap)
