Jakarta, lensademokrasi.com — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (MenP2MI), Abdul Kadir Karding menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI 2025 menjadi penegasan nyata bahwa pemerintah berpihak penuh pada rakyat, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI).
“Hari ini kita mengikuti Sidang MPR, 15 Agustus, di Gedung MPR/DPR. Presiden menekankan sejumlah program prioritas dan capaian dalam 299 hari pemerintahannya,” ujar Karding usai sidang tahunan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurut Karding, Presiden Prabowo tidak hanya menyampaikan capaian teknokratis, melainkan juga pesan moral yang kuat: rakyat tidak boleh ditindas oleh segelintir orang kaya atau pihak kuat yang mempermainkan penderitaan masyarakat. “Ini adalah fondasi politik keberpihakan yang sejalan dengan tugas KemenP2MI untuk melindungi pekerja migran dari eksploitasi,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan capaian program Makan Bergizi Gratis yang sudah menjangkau 20 juta penerima, pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat, pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, serta layanan cek kesehatan gratis kepada 18 juta orang.
Karding menilai capaian tersebut menunjukkan orientasi pemerintah yang jelas: memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. “Beliau ingin masyarakat terbebas dari kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan. Itu bukan sekadar visi, tapi program yang sudah berjalan,” katanya.
Presiden juga menekankan pentingnya hilirisasi pangan dan energi. Salah satu capaian bersejarah, menurut Karding, adalah keberhasilan pemerintah menjaga stok nasional 3 juta ton beras. “Dalam sejarah, baru kali ini kita mampu mencapai swasembada pangan dengan cadangan sebesar itu,” ujarnya.
Selain itu, program penciptaan lapangan kerja disebut telah menyerap lebih dari 1,2 juta orang, termasuk 280 ribu pekerja dalam skema Makan Bergizi Gratis. Karding menegaskan langkah ini penting untuk mengurangi pengangguran dan sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Bagi KemenP2MI, arahan Presiden Prabowo memberi arah yang jelas. “Kami punya komitmen yang sama: tidak boleh ada satu pun pekerja migran yang diperlakukan tidak adil. Negara harus hadir melindungi mereka, sebab PMI adalah pahlawan devisa sekaligus bagian dari wajah bangsa di luar negeri,” ungkapnya. *** (fatoni/sap)
