Jakarta, lensademokrasi.com — Pemerintah memperkuat langkah strategis untuk mencetak 500 ribu tenaga kerja terampil siap kerja global. Upaya itu ditandai dengan pertemuan antara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin dan Chief Executive Officer Indonesian Business Council (IBC), Dr. Sofyan A. Djalil, di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat pelatihan tenaga kerja di sektor welder, hospitality, perawat, dan bidang keterampilan lainnya. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kapasitas pekerja migran Indonesia agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja internasional.
“Presiden Prabowo dalam setiap rapat terbatas selalu menekankan pentingnya perlindungan dan peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia. Ini menjadi perhatian utama beliau,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp15 triliun guna mendukung pelatihan 500 ribu pekerja migran potensial. “Kita menargetkan program ini mampu mendorong devisa hingga Rp90 triliun melalui peningkatan remitansi,” katanya.
Mukhtarudin menegaskan, Kementerian P2MI akan memimpin sistem pelatihan berbasis integrasi dari hulu ke hilir, mulai dari rekrutmen, pembekalan keterampilan, hingga penempatan pekerja migran. “Pertemuan dengan IBC ini menjadi momentum yang tepat memperkuat sistem dan tata kelola pelindungan tenaga kerja,” tuturnya.
Selain membahas kolaborasi pelatihan, kedua pihak juga menyinggung revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Mukhtarudin berharap pembahasannya segera rampung pada masa sidang DPR RI mendatang agar sistem perlindungan hukum pekerja migran semakin kuat.
“Kita berharap revisi UU ini segera dibahas, karena akan memperkuat kepastian hukum dan mempercepat reformasi tata kelola pekerja migran,” ungkapnya.
Menurut Mukhtarudin, kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga juga menjadi bagian dari program cepat (quick win) Presiden Prabowo, khususnya dalam bidang pendidikan vokasi nasional. Ia menilai pelatihan vokasi menjadi kunci untuk memanfaatkan bonus demografi dan mengurangi pengangguran produktif.
“Saya melihat Filipina berhasil karena sistem vokasinya kuat dan menghasilkan remitansi besar. Kita ingin Indonesia menuju arah yang sama — melahirkan tenaga kerja produktif, kompeten, dan berdaya saing global,” tegas Mukhtarudin.
Sementara itu, Dr. Sofyan A. Djalil menyambut baik inisiatif pemerintah. Menurutnya, Indonesian Business Council (IBC) siap berkontribusi aktif dalam memperkuat pelatihan tenaga kerja nasional.
“Pengangguran perkotaan meningkat, dan program ini adalah solusi nyata. Apa yang dilakukan Pak Menteri sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mencetak tenaga kerja unggul,” ujar Sofyan.
Ia menambahkan, IBC akan berperan dari sisi konsep dan advokasi kebijakan agar target pelatihan 500 ribu pekerja migran dapat tercapai tepat waktu, terutama menjelang Hari Migran Internasional pada 18 Desember mendatang.
Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan Grand Design Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang tengah disusun oleh Kementerian P2MI. Desain besar ini akan menjadi panduan untuk membangun sistem perlindungan yang lebih modern, terintegrasi, dan berorientasi kesejahteraan pekerja migran.
Langkah ini diharapkan bukan hanya memperkuat posisi pekerja migran Indonesia di dunia internasional, tetapi juga meningkatkan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui remitansi dan transfer keahlian.
“Pelindungan pekerja migran bukan sekadar tanggung jawab moral, tapi juga strategi ekonomi nasional. Mereka adalah pahlawan devisa yang berperan besar dalam menopang stabilitas ekonomi negara,” pungkas Mukhtarudin. *** (fatoni/sap)
