Washington DC, lensademokrasi.com — Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menandatangani One Big Beautiful Bill dalam momen perayaan Hari Kemerdekaan pada Jumat (4/7/2025). UU kontroversial ini langsung menuai sorotan tajam: disebut sebagai puncak pencapaian masa jabatan kedua Trump, namun juga dikritik luas sebagai kebijakan yang bisa memperparah ketimpangan sosial dan menjadi beban fiskal jangka panjang.
Penandatanganan dilakukan dalam suasana pesta di halaman selatan Gedung Putih, lengkap dengan parade militer, atraksi pesawat tempur, dan sorak-sorai ratusan pendukung. Namun di balik selebrasi yang digelar bak panggung kampanye itu, para ekonom, politisi oposisi, hingga lembaga non-partisan memperingatkan: undang-undang ini berpotensi menjadi bom waktu bagi masa depan ekonomi dan politik Amerika.
One Big Beautiful Bill memuat kebijakan besar yang menyentuh sektor pajak, anggaran, hingga imigrasi. Trump menyebut UU ini sebagai bentuk “reformasi historis” yang memperkuat militer, lapangan kerja, dan keamanan perbatasan. Di dalamnya termasuk pemotongan pajak permanen yang melanjutkan kebijakan 2017 — kebijakan yang menguntungkan para pemilik modal besar.
Selain itu, UU ini memangkas sejumlah program sosial penting, termasuk anggaran jaminan kesehatan publik dan bantuan pangan. Beberapa analis memperingatkan bahwa dampaknya bisa menghilangkan akses layanan kesehatan bagi jutaan warga Amerika berpenghasilan rendah.
“Inilah pemotongan pajak terbesar dan pengurangan belanja terbesar dalam sejarah Amerika,” ujar Trump dalam pidatonya. Ia juga berterima kasih kepada pimpinan Kongres dari Partai Republik yang berhasil meloloskan UU tersebut meskipun hanya unggul tipis — 218 suara berbanding 214 di DPR.
Kritik terhadap UU ini datang tidak hanya dari Partai Demokrat, tetapi juga dari sebagian anggota Partai Republik sendiri. Beberapa menyuarakan kekhawatiran soal meningkatnya defisit anggaran dan dampaknya terhadap program sosial. Namun hanya dua legislator Republik yang secara terbuka menolak RUU tersebut.
Hakeem Jeffries, Pemimpin Fraksi Demokrat di DPR, tampil sebagai suara paling keras. Ia mencetak rekor dengan pidato selama 8 jam 46 menit — semuanya digunakan untuk mengecam isi UU sebagai bentuk keberpihakan terhadap elit ekonomi.
“Ini bukan kebijakan ekonomi. Ini penjarahan atas hak-hak rakyat miskin,” tegas Jeffries. Ia menuding Trump telah merampas jaminan sosial warga demi memperkaya konglomerat.
Lembaga independen di bidang fiskal memperkirakan, UU ini akan menambah utang nasional sebesar US$ 3 triliun, di atas beban utang yang saat ini telah mencapai US$ 36,2 triliun.
Penandatanganan undang-undang ini dinilai sebagai langkah berisiko menjelang pemilu sela 2026. Ketua Komite Nasional Partai Demokrat, Ken Martin, menyebut UU ini sebagai “penandatanganan politik yang fatal” bagi Partai Republik.
“Trump sedang menulis naskah kekalahan partainya sendiri,” ujar Martin dalam pernyataan resminya. “Dengan kebijakan ini, Partai Republik membuktikan bahwa mereka bukan untuk rakyat pekerja, melainkan untuk para miliarder.”
Martin bahkan menyebut legislasi ini sebagai “pengkhianatan nasional” dan memperkirakan akan menjadi beban elektoral yang menghantui Partai Republik dalam jangka panjang.
One Big Beautiful Bill kini menjadi simbol polarisasi di Amerika Serikat. Pendukung Trump menganggapnya sebagai kebijakan strategis yang akan menggerakkan roda ekonomi dan menekan pengeluaran negara. Sebaliknya, oposisi menilai UU ini sebagai bentuk kesenjangan kebijakan yang akan memperdalam ketidakadilan sosial.
Dengan suhu politik yang terus meningkat menuju pemilu mendatang, UU ini akan menjadi medan pertempuran utama — antara narasi kejayaan ekonomi dan realita keterpurukan sosial. Sebuah bom waktu yang bukan tidak mungkin akan meledak di kotak suara. *** (fatoni/sap)
