Jakarta, lensademokrasi.com — Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk menyatukan dan memperbarui data pemberdayaan masyarakat, terutama yang terkait pekerja migran Indonesia. Sinkronisasi ini dipandang penting agar setiap program tidak berjalan tumpang tindih dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani menegaskan, kerja bersama ini dilakukan di bawah arahan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.
“Perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran tidak cukup hanya dari KemenP2MI. Kami butuh sinergi agar setiap data konsisten, sehingga program pemberdayaan bisa menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Christina usai rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Selain KemenP2MI, sejumlah kementerian dan lembaga yang ikut dalam sinkronisasi data ini antara lain Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa dan PDT, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Christina menjelaskan, KemenP2MI kini mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) calon pekerja migran agar mampu bersaing di pasar global. Salah satunya dengan menghadirkan Migran Centre di berbagai universitas.
“Melalui Migran Centre, masyarakat bisa mendapatkan gambaran lengkap tentang peluang karier di luar negeri, keterampilan apa yang dibutuhkan, hingga jalur resmi untuk berangkat dengan aman,” tutur politisi Partai Golkar itu.
Ia menambahkan, Migran Centre diharapkan menjadi tempat rujukan utama masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, sehingga mereka lebih siap dan terlindungi.
Selain Migran Centre, KemenP2MI juga telah membentuk 45 Desa Migran Emas di berbagai daerah. Desa ini dirancang sebagai pusat ekosistem pemberdayaan, baik bagi calon migran maupun pekerja yang sudah kembali ke Tanah Air.
“Di Desa Migran Emas, masyarakat bisa mengakses program pelatihan, pembiayaan, hingga pendampingan usaha. Konsepnya, pekerja migran tidak hanya kembali membawa uang, tapi juga membawa keterampilan untuk membuka usaha di kampung halaman,” ungkap Christina.
Ia menegaskan, komitmen KemenP2MI sejalan dengan tagline lembaga tersebut: pergi migran, pulang juragan. Dengan begitu, pekerja migran diharapkan bisa mengembangkan UMKM, investasi, atau usaha produktif lainnya setelah pulang.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menambahkan, penyelarasan data menjadi kunci agar program pemerintah tepat sasaran di tengah perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
“Kita ingin mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja baru melalui UMKM dan koperasi, sekaligus memperkuat sistem penempatan tenaga kerja di luar negeri. Semua ini tidak akan efektif tanpa data yang akurat,” kata Muhaimin.
Cak Imin menegaskan, konsolidasi lintas kementerian juga diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah.
“Kita dorong peningkatan kapasitas SDM, akses permodalan, pasar, dan bahan baku agar masyarakat bisa naik kelas. Itulah tujuan utama sinkronisasi ini,” tandasnya. *** (fatoni/sap)
