Pengujian anggaran Makan Bergizi Gratis di MK menjadi sorotan karena berpotensi memengaruhi konsistensi kebijakan gizi sekolah dan pembangunan manusia.
Jakarta, lensademokrasi.com — Pengujian penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung di tengah upaya pemerintah memperkuat kebijakan gizi peserta didik sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Program ini dirancang untuk menjangkau siswa sekolah sekaligus menekan prevalensi stunting yang masih menjadi tantangan nasional.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memandang proses hukum tersebut sebagai bagian dari mekanisme konstitusional yang dapat memengaruhi arah kebijakan publik ke depan. Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah memiliki keterkaitan dengan efektivitas kebijakan pendidikan, khususnya dalam mendukung proses belajar.
Menurut Nawardi, kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kondisi kesehatan peserta didik. “Program MBG ditempatkan sebagai instrumen pendukung dalam sistem pendidikan nasional, dengan tujuan memastikan kesiapan fisik siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Dalam pemantauan DPD RI, pelaksanaan MBG juga membawa implikasi bagi daerah. Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI pada 27 Januari 2026 memaparkan bahwa hingga akhir Januari 2026 telah terbentuk 21.691 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap satuan berfungsi sebagai penyedia layanan makan bergizi sekaligus melibatkan tenaga kerja lokal serta menyerap bahan pangan dari wilayah sekitar.
Skema tersebut menempatkan MBG sebagai kebijakan lintas sektor yang menghubungkan intervensi gizi dengan aktivitas ekonomi daerah. Dalam konteks pengawasan, DPD RI menilai pendekatan ini berpotensi memperluas manfaat program, tidak hanya bagi penerima layanan, tetapi juga bagi pelaku usaha pangan lokal.
Menanggapi gugatan di MK, Nawardi menyampaikan harapan agar pertimbangan hukum tetap memperhatikan aspek perlindungan hak dasar anak atas pendidikan dan kesehatan. Program MBG sendiri ditargetkan menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat pada 2026, sehingga hasil putusan MK dinilai memiliki konsekuensi terhadap keberlanjutan kebijakan gizi sekolah nasional.
Pengujian anggaran MBG mencerminkan dinamika pengelolaan belanja negara di sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam praktik kebijakan publik, intervensi gizi di lingkungan sekolah kerap digunakan sebagai pendekatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menekan kesenjangan pembangunan manusia antarwilayah. Kejelasan dasar hukum program dinilai penting untuk memastikan kesinambungan kebijakan sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran. *** (fatoni/sap)
