Jakarta, lensademokrasi.com — Pemerintah terus memperkuat strategi pembangunan sumber daya manusia (SDM) pekerja migran melalui kolaborasi lintas kementerian. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dan Kementerian Sosial (Kemensos) resmi menandatangani pembaruan nota kesepahaman (MoU) guna memperluas jangkauan pendidikan vokasional bagi calon pekerja migran dan keluarganya.
Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam menyinergikan dua program unggulan, yakni Kelas Migran yang diinisiasi KemenP2MI dan Sekolah Rakyat yang digagas Kemensos. Kedua program tersebut kini dipadukan untuk menciptakan sistem pendidikan komunitas yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis kebutuhan dunia kerja global.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar memperluas koordinasi antar lembaga, melainkan bagian dari upaya strategis untuk menciptakan model pembelajaran terpadu bagi calon pekerja migran.
“Tujuannya adalah memperkuat sinergitas antar-instrumen negara untuk meningkatkan kualitas layanan pekerja migran — mulai dari tahap pra-penempatan, masa kerja, hingga pasca-penempatan,” kata Mukhtarudin kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa program Kelas Migran akan terintegrasi dalam sistem Sekolah Rakyat yang dikelola Kemensos. Melalui pendekatan ini, siswa yang bercita-cita bekerja di luar negeri akan mendapatkan akses pendidikan tambahan berupa pelatihan bahasa asing, keterampilan teknis, hingga pemahaman dasar hukum ketenagakerjaan internasional.
“Kami ingin memastikan calon pekerja migran tidak hanya siap bekerja, tetapi juga memahami hak-haknya dan memiliki bekal keterampilan vokasional yang relevan,” ujar Mukhtarudin.
Sinergi tersebut, lanjutnya, merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan dua fokus besar: perlindungan pekerja migran Indonesia di semua fase, serta peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi berbasis kompetensi.
“Arahan Bapak Presiden jelas, bahwa penguatan perlindungan dan pengembangan SDM pekerja migran harus berjalan berdampingan sebagai satu kesatuan kebijakan nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa kerja sama dengan KemenP2MI akan memperluas peran Sekolah Rakyat sebagai pusat pendidikan alternatif bagi masyarakat kecil dan calon pekerja migran.
“Kehadiran KemenP2MI memberi nilai tambah besar bagi Sekolah Rakyat. Dari 166 titik Sekolah Rakyat yang kami kelola, kini akan ada integrasi pembelajaran vokasional yang langsung relevan dengan kebutuhan dunia kerja luar negeri,” ujarnya.
Menurutnya, siswa Sekolah Rakyat yang berminat menjadi pekerja migran akan mendapat pembekalan bahasa, keterampilan kerja, serta edukasi pelindungan diri sejak dini. Hal itu diharapkan dapat menekan risiko sosial dan ekonomi yang kerap dialami pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Mensos juga mengapresiasi sistem pemetaan kompetensi dan sertifikasi yang telah dikembangkan KemenP2MI, yang dinilai mampu menjadi rujukan penting bagi Sekolah Rakyat dalam merancang kurikulum berbasis minat dan bakat siswa.
“Kami senang karena KemenP2MI memiliki peta yang jelas, mulai dari pendidikan, sertifikasi, hingga penempatan. Ini akan menjadi acuan agar Sekolah Rakyat menyiapkan lulusan sesuai kebutuhan tenaga kerja global,” tutur Saifullah Yusuf. *** (fatoni/sap)
