Cibinong,kab.bogor,lensademokrasi.com — Kontingen Kabupaten Bogor melayangkan protes resmi kepada Panitia Besar (PB) Porprov XV Jawa Barat 2026 dan Panwasrah. Protes tersebut berkaitan dengan empat persoalan penyelenggaraan, mulai dari dugaan pelanggaran aturan mutasi atlet, ketidaksesuaian identitas kontingen, perubahan jadwal mendadak, hingga masalah kesiapan dan keamanan venue.
Pernyataan sikap disampaikan Jajang Furqon, S.H., perwakilan Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor, di Posko Kontingen, Bigland Hotel, Sentul, Kamis (12/11/2026).
Jajang menyebut, keberatan tersebut muncul karena sejumlah keputusan panitia dinilai tidak konsisten dan merugikan kontingen Kabupaten Bogor.
“Kami sangat mendukung kesuksesan Porprov XV Jabar 2026. Tapi kami kecewa dengan keputusan-keputusan sepihak yang dikeluarkan PB untuk Kontingen Kabupaten Bogor. Maka kami resmi mengajukan protes ini,” tegas Jajang.
Persoalan pertama, menyangkut penerapan aturan mutasi atlet. Bidang Hukum Kontingen menyoroti dua kasus yang dinilai menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penetapan keabsahan atlet.
Kasus pertama dialami Jerimy Elyon Masterganesa Damanik, atlet renang Kabupaten Bogor. Jerimy sebelumnya telah dinyatakan boleh bertanding berdasarkan SK Nomor 192/A1-BR/XI/2026 yang ditandatangani Vera selaku Technical Delegate (TD) Akuatik.
Namun, setelah menempuh perjalanan dari Amerika Serikat dan tiba di venue, Jerimy justru dilarang bertanding dengan alasan tidak memiliki ID Card. Kabupaten Bogor berpotensi kehilangan empat medali emas, sementara karier atlet tersebut juga disebut terhambat.
Kasus berbeda dialami Ida Ayu Damik Laksmi Dewi, atlet ICF yang membela Kota Bekasi. Namanya semula dinyatakan tidak lolos berdasarkan SK Panwasrah Nomor 185/PANWASRAH/XI/2026 tertanggal 7 November 2026. Namun, saat Technical Meeting, namanya tiba-tiba masuk dalam daftar atlet yang diperbolehkan bertanding.
Selain kedua kasus tersebut, Bidang Hukum Kontingen mempersoalkan dugaan 14 atlet yang bertanding tanpa Surat Keputusan Mutasi (SKM) dari daerah asal.
Jajang menjelaskan, para atlet tersebut pernah membela Kabupaten Bogor pada Porprov 2022 di Ciamis, Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Tasikmalaya. Kabupaten Bogor disebut telah menolak permohonan mutasi mereka.
Kondisi itu diduga bertentangan dengan Pasal 4 SK Ketua Umum KONI Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Peraturan Mutasi Atlet Porprov XV 2026.
Ke-14 atlet yang dipersoalkan meliputi Erik Ahmad Fathoni (renang/Kota Bekasi), Adellia (renang/Kabupaten Bekasi), Jamalidin Novardianto dan Jamal Hibatullah (ICF/Kota Bekasi), Rashif Amila Yaqin (triathlon/Kota Bandung), Agus Damanik (atletik/Garut), Idan Fauzan Richan (atletik/Kota Bogor), Lydia Hawila Sitorus dan Daffa Putra Hardian (golf/Kabupaten Bekasi), Septia Ramadhani (voli putri/Sumedang), Avinsha Nabila dan Ramdhan (taekwondo/Kota Bandung), Ida Ayu Damik Laksmi Dewi (ICF/Kota Bekasi), serta Jerimy Elyon Masterganesa Damanik (renang/Kabupaten Bogor).
Persoalan kedua, berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian identitas kontingen. Avinsha Nabila dan Ramdhan dari cabang taekwondo disebut bertanding untuk Kota Bandung. Namun, ketika babak kualifikasi (BK) dan pengesahan keabsahan atlet, keduanya tercatat bertindak atas nama Kontingen Kota Bekasi.
Persoalan ketiga, menyangkut perubahan jadwal pertandingan wushu. Cabang olahraga tersebut semula dijadwalkan berlangsung Sabtu, 14 November 2026. Namun, jadwal mendadak dimajukan menjadi Jumat, 13 November 2026, tanpa pemberitahuan resmi yang dinilai patut.
Sementara persoalan keempat, menyangkut kesiapan dan keamanan venue. Pada cabang tenis meja, pertandingan yang dijadwalkan Selasa, 9 November 2026, tidak dapat berlangsung karena venue masih digembok panitia pelaksana. Pertandingan akhirnya diundur keesokan harinya. Perubahan tersebut dinilai mengganggu kondisi psikologis atlet.
Di cabang triathlon, atlet Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sumedang disebut tidak mendapatkan jaminan keamanan akibat dugaan penyebaran paku di venue pertandingan. Jajang menyebut hingga kini masih terdapat atlet yang mengalami cedera dan belum dapat bertanding.
Tuntut Klarifikasi dalam 2 x 24 Jam
Bidang Hukum Kontingen menilai berbagai persoalan tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil.
Kerugian materiil meliputi biaya operasional, akomodasi, persiapan atlet, dan administrasi. Adapun kerugian imateriil mencakup terganggunya jadwal pertandingan, kondisi mental atlet, serta tercorengnya marwah sportivitas.
Jajang mengatakan surat protes resmi telah disampaikan ke sekretariat PB Porprov. Namun, hingga pernyataan sikap disampaikan, pihaknya mengaku belum menerima tanggapan.
Kontingen Kabupaten Bogor memberikan tenggat waktu 2 x 24 jam kepada PB Porprov untuk memenuhi tiga tuntutan. Pertama, memberikan klarifikasi resmi dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Kedua, memberikan kompensasi serta memulihkan hak Kontingen Kabupaten Bogor sesuai ketentuan. Ketiga, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja panitia pelaksana.
Jajang menegaskan, apabila tidak ada tanggapan dan penyelesaian yang dinilai adil dalam batas waktu tersebut, pihaknya akan menempuh langkah organisasi maupun upaya hukum.
“Apabila dalam waktu 2 x 24 jam tidak ada tanggapan resmi dan penyelesaian yang adil, kami akan menempuh langkah organisasi maupun upaya hukum yang diperlukan demi menegakkan keadilan dan menjaga marwah institusi kami,” pungkasnya. ***
Penulis : Kartini
Editor : Cerman Simamora
