Jakarta, lensademokrasi.com — Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto menyoroti keras pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program yang digadang-gadang untuk meningkatkan gizi masyarakat justru penuh persoalan di lapangan, mulai dari makanan basi hingga salah sasaran penerima.
“Di beberapa daerah makanan basi sampai memicu keracunan. Itu karena jarak dapur dengan sekolah sangat jauh sehingga makanan baru tiba saat sudah tidak layak konsumsi,” kata Abraham di Jakarta, Kamis (25/9).
Menurutnya, program MBG cenderung lebih mudah dinikmati masyarakat perkotaan yang relatif mapan, sementara anak-anak di pelosok yang benar-benar membutuhkan justru belum tersentuh. “Saya baru dari Sumba bersama Ketua DPD RI Pak Sultan. Anak-anak di sana tahu program ini, tapi belum pernah mendapatkannya. Padahal mereka hidup miskin, terpencil, dan rawan gizi buruk,” ungkapnya.
Anggota Komite I DPD RI itu menegaskan bahwa pemerintah harus memfokuskan distribusi MBG hanya pada daerah-daerah miskin dan tertinggal. “Jangan habiskan anggaran untuk masyarakat kota yang sudah mampu. Program ini harus menyasar yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Meski mengakui tujuan MBG baik untuk meningkatkan gizi dan membuka lapangan kerja, Abraham menyebut pelaksanaannya keliru karena melibatkan pihak-pihak yang tidak memahami kondisi lapangan. “Yang mengurus malah LSM, relawan, atau kader partai. Mereka tidak terbiasa mengelola makanan untuk sekolah. Akibatnya banyak masalah. Jangan sampai ada kesan program ini hanya jadi bancakan politik,” katanya.
Ketua Badan Sosialisasi MPR itu juga menyoroti aturan teknis yang dinilainya tidak masuk akal, yakni kewajiban satu dapur menyiapkan makanan untuk 3.000 siswa. “Di NTT, jarak antar sekolah bisa puluhan kilometer dengan jalan rusak. Kalau masak dari jam tiga pagi, sampai di sekolah bisa jam 12 siang. Bagaimana makanan bisa segar?” ujarnya.
Abraham yang juga pendiri Universitas Citra Bangsa Kupang mengusulkan agar program MBG tidak diberlakukan secara nasional sekaligus. Menurutnya, cukup fokus di 15–20 provinsi miskin, atau bahkan lima provinsi sebagai proyek percontohan. “Kalau lima berhasil, baru diperluas. Jangan memaksakan semua sekaligus,” sarannya.
Ia juga mendorong perbaikan tata kelola program, terutama mengurangi beban dapur dari 3.000 menjadi 500–1.000 siswa. Selain itu, kantin sekolah sebaiknya dilibatkan sebagai dapur untuk memasak langsung di lokasi. “Dengan begitu distribusi lebih cepat dan kualitas makanan terjamin,” katanya.
Tak hanya itu, Abraham menekankan pentingnya peran UMKM lokal agar manfaat program dirasakan masyarakat sekitar. “Jangan semua dibawa dari pusat atau diberikan ke pihak luar. Libatkan pelaku usaha kecil dan masyarakat setempat. Kalau tidak, kecurigaan publik bahwa program ini hanya jadi proyek politik akan makin kuat,” tutupnya. *** (fatoni/sap)
