Nabire, lensademokrasi.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yorrys Raweyai, meminta pemerintah pusat dan daerah segera memperkuat sinergi dalam menangani konflik berkepanjangan di Papua Tengah. Menurutnya, wilayah ini tak boleh terus dibiarkan memikul beban sosial dan keamanan sendirian.
Hal itu disampaikan Yorrys saat melakukan kunjungan reses Masa Sidang V DPD RI di Nabire, Papua Tengah, pada 2–6 Juni 2025. Kunjungan ini dilakukan di tengah meningkatnya eskalasi konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok separatis TPNPB-OPM yang mengguncang stabilitas di beberapa kabupaten.
“Saat ini masyarakat hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Konflik ini telah melumpuhkan aktivitas sosial dan pelayanan publik di berbagai daerah,” ujar Yorrys dalam konferensi pers di Nabire, Kamis (5/6/2025).
Senator asal Papua Tengah itu menyebut kabupaten-kabupaten seperti Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, dan Dogiyai berada dalam kondisi darurat. Warga sipil kehilangan rasa aman, anak-anak terpaksa berhenti sekolah, dan fasilitas kesehatan banyak yang tak lagi bisa beroperasi karena ancaman keamanan.
Konflik Lahir dari Ketimpangan
Yorrys menekankan bahwa konflik di Papua bukan semata-mata masalah separatisme, melainkan akumulasi dari ketimpangan struktural yang terjadi selama bertahun-tahun.
“Indeks pembangunan manusia (IPM) rendah, kualitas pendidikan dan kesehatan buruk, sementara kekayaan alam melimpah. Ini ironi. Ketimpangan seperti ini menyulut rasa frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap negara,” ujarnya tegas.
Ia juga menyoroti fakta bahwa pemekaran wilayah yang seharusnya menjadi solusi justru belum menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan dan pengelolaan anggaran otonomi khusus.
“Pemekaran jangan jadi proyek politik. Ia harus benar-benar menjawab kebutuhan dasar rakyat Papua,” tambahnya.
Kritik Pendekatan Keamanan
Dalam aspek keamanan, Yorrys mengkritik pendekatan yang terlalu militeristik dan minim konsultasi dengan elemen lokal. Ia menyatakan bahwa penambahan aparat non-organik harus mempertimbangkan sosiologi masyarakat setempat.
“Keamanan tidak bisa hanya diukur dari jumlah personel. Yang dibutuhkan adalah pendekatan humanis, berbasis kultural dan partisipatif,” kata Ketua MPR For Papua itu.
Ia menegaskan bahwa pelibatan tokoh masyarakat, adat, dan gereja sangat penting dalam membangun kepercayaan publik. Tanpa itu, pendekatan keamanan justru berpotensi memperbesar jurang konflik.
Pendidikan dan Kesehatan Prioritas Mendesak
Dalam kunjungan reses ini, Yorrys juga menyampaikan pentingnya mengakselerasi pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Ia menilai masa depan Papua Tengah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, bukan hanya kekayaan alam.
Namun menurutnya, kebijakan nasional perlu diperkuat dengan regulasi lokal seperti Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus.
“Tanpa payung hukum yang kuat, visi besar hanya akan menjadi wacana di atas kertas. Pemerintah daerah harus lebih proaktif mendorong regulasi yang menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Ajakan Kolaborasi
Yorrys menutup kunjungannya dengan ajakan kolaboratif kepada seluruh elemen pemerintahan di Papua Tengah. Ia berharap sinergi yang kuat dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi menyentuh hati dan kebutuhan rakyat Papua.
“Papua Tengah tidak boleh terus menjadi halaman belakang republik ini. Ia adalah bagian sah dari Indonesia yang berhak atas keadilan, rasa aman, dan masa depan yang setara,” pungkasnya. *** (fatoni/sap)
