Lensademokrasi.com — Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut sejumlah sanksi terhadap Suriah menuai beragam reaksi di kalangan diplomatik internasional. Kebijakan ini dinilai sebagai manuver strategis yang menandai sikap lebih independen Washington dari kepentingan tradisional sekutunya, Israel, sekaligus membuka babak baru keterlibatan AS di Timur Tengah.
Mantan Duta Besar Inggris untuk Suriah, Peter Ford, menyebut langkah Trump sebagai sinyal “perlawanan halus” terhadap dominasi kebijakan luar negeri yang selama ini sangat terkooptasi oleh kepentingan Israel, khususnya dalam isu Suriah.
“Trump ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan boneka Netanyahu. Suriah masih menjadi satu-satunya negara Arab yang konsisten menolak normalisasi dengan Israel. Ini membuat posisinya sangat strategis untuk menahan laju ambisi Tel Aviv,” ujar Ford dalam wawancara, Jumat (16/5/2025).
Pencabutan sanksi ini diumumkan Trump dalam Forum Investasi AS-Arab Saudi di Riyadh, Selasa lalu, dan langsung mengundang perhatian luas karena menyertakan tokoh-tokoh penting kawasan. Sehari setelah pengumuman, Trump menggelar pertemuan tertutup dengan pemimpin baru Suriah, Ahmed Al-Sharaa, didampingi Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas peluang kerja sama keamanan, pemberantasan terorisme, serta kemungkinan partisipasi Suriah dalam Perjanjian Abraham—sebuah inisiatif normalisasi hubungan Arab-Israel yang selama ini dihindari Damaskus.
Trump menyebut Al-Sharaa sebagai “pemimpin muda yang menarik dan tangguh”, serta menggambarkannya sebagai figur potensial yang dapat membawa Suriah keluar dari keterasingan internasional dan mengarah ke jalur diplomasi yang lebih moderat.
“Ini bukan sekadar pendekatan dagang atau geopolitik, tapi upaya serius membangun keseimbangan kekuatan baru di kawasan,” ujar Ford.
Menurut Ford, keterlibatan aktif MBS dalam proses ini merupakan isyarat kuat bahwa Washington kini lebih terbuka pada masukan Riyadh dibanding Tel Aviv.
“Keterlibatan Putra Mahkota Arab Saudi memperlihatkan bahwa suara MBS semakin dominan dalam kebijakan Timur Tengah AS. Ini mencerminkan pergeseran signifikan pasca era Biden, yang sempat membekukan hubungan dengan Saudi,” jelasnya.
Langkah ini, kata Ford, berpotensi menempatkan Suriah sebagai mitra strategis baru AS, seperti halnya hubungan historis Washington dengan Yordania. Dalam konteks ini, Suriah bisa berfungsi sebagai “protektorat tidak resmi” yang menjaga kepentingan keamanan AS di wilayah Levant, sekaligus mengimbangi pengaruh Iran dan Rusia.
Namun Ford juga mengingatkan, jalan menuju normalisasi tidak akan mudah. Keberadaan pasukan AS di wilayah timur Suriah hingga kini masih menjadi sumber ketegangan, khususnya dalam relasi dengan Iran. Penarikan pasukan, menurutnya, bisa menjadi langkah logis berikutnya dalam meredam konflik dan membuka pintu dialog nuklir yang lebih konstruktif dengan Teheran.
“Selama masih ada militer AS di tanah Suriah, narasi pendudukan akan terus dimanfaatkan Iran dan sekutunya untuk menghambat proses damai,” katanya.
Dengan mendekat ke Suriah dan merenggang dari Israel, Trump dinilai sedang menyusun ulang peta diplomasi regional dengan pendekatan yang lebih fleksibel, berani, dan pragmatis.
Kebijakan ini bisa jadi bukan hanya langkah politik menjelang pemilu AS, tapi awal dari strategi jangka panjang AS untuk mengembalikan pengaruhnya di kawasan yang kian kompetitif dengan kehadiran Rusia, Cina, dan kekuatan regional lain. Sumber : Sputnik *** (fatoni/sap)
