Jakarta, lensademokrasi.com — Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat langkah konkret untuk merealisasikan 27.845 peluang kerja bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Turkiye pada tahun 2026.
Peluang tersebut, menurut Christina, merupakan hasil tindak lanjut kerja sama antara Kementerian P2MI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Ankara, yang diperkuat dalam pertemuan pada 27 Oktober 2025.
“Dari hasil verifikasi tim KBRI Ankara, terdapat 16.415 peluang kerja yang sudah tervalidasi dan 11.430 lainnya sedang berproses. Totalnya mencapai 27.845 peluang yang perlu kita tindak lanjuti dengan serius agar benar-benar bisa terealisasi,” ujar Christina dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Christina menjelaskan, Turkiye menjadi destinasi potensial baru bagi PMI, terutama di sektor hospitality, yang kini tengah berkembang pesat seiring meningkatnya industri pariwisata negara tersebut. Selain itu, terdapat pula peluang kerja di sektor manufaktur dan jasa teknis yang dinilai menjanjikan bagi tenaga kerja Indonesia.
“Turkiye membuka diri bagi tenaga kerja terampil dari Indonesia. Namun, kesiapan SDM menjadi kunci. Kita harus memperkuat proses sertifikasi dan uji kompetensi agar pekerja kita mampu bersaing di pasar kerja internasional,” kata politisi Partai Golkar itu.
Christina menambahkan, hubungan bilateral Indonesia–Turkiye semakin kuat, terutama sejak Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Recep Tayyip Erdoğan menjalin komunikasi intensif dalam beberapa pertemuan kenegaraan.
“Perhatian besar Presiden Prabowo terhadap Turkiye menunjukkan arah baru diplomasi ekonomi dan ketenagakerjaan Indonesia. Turkiye kini menjadi mitra strategis yang perlu dimaksimalkan,” ujarnya.
Dalam kunjungan kerja ke Ankara, Christina juga bertemu dengan Deputy Minister of Labour and Social Security Republik Turkiye untuk membahas kerja sama teknis di bidang ketenagakerjaan. Pertemuan itu turut memperluas agenda diplomasi tenaga kerja Indonesia, termasuk mekanisme penempatan resmi dan perlindungan hukum bagi PMI.
Selain itu, Wamen Christina juga berdialog dengan Turkiye İş Kurumu (ISKUR), lembaga ketenagakerjaan pemerintah yang berfungsi mirip dengan KemenP2MI.
“Kami membahas pemetaan peluang kerja, pertukaran data ketenagakerjaan, serta potensi transfer teknologi. ISKUR sudah mengembangkan sistem digitalisasi ketenagakerjaan yang modern, mulai dari pendataan hingga job matching,” jelasnya.
Menurutnya, sistem ISKUR dapat menjadi model pengembangan sistem digitalisasi penempatan tenaga kerja Indonesia di masa depan.
“Teknologi seperti itu sangat relevan bagi kita. Dengan sistem digital yang transparan, penempatan PMI bisa lebih efisien, akurat, dan akuntabel,” ujar Christina.
Kunjungan kerja ke Turkiye ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas pasar kerja luar negeri sekaligus memastikan seluruh proses berjalan aman, legal, dan bermartabat.
“Kami memastikan bahwa setiap peluang kerja yang dibuka harus melalui jalur resmi dan memiliki jaminan perlindungan penuh bagi PMI. Turkiye akan menjadi contoh kolaborasi yang sehat antara penempatan tenaga kerja dan perlindungan pekerja,” tegas Christina.
Christina juga menekankan bahwa penguatan kapasitas PMI merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan tenaga kerja Indonesia berdaya saing global. Pemerintah tengah mempersiapkan program pelatihan, sertifikasi, serta peningkatan kompetensi bahasa dan budaya kerja internasional.
“Kita tidak hanya ingin mengirim tenaga kerja, tetapi membangun reputasi bahwa pekerja migran Indonesia adalah tenaga profesional yang unggul dan berintegritas,” tandasnya. *** (fatoni/sap)
