Pemerintah menekankan peran strategis desa dalam menjalankan program nasional, termasuk penguatan ekonomi dan ketahanan pangan, melalui Munas APDESI 2026.
Jakarta, lensademokrasi.com — Pemerintah menilai keterlibatan pemerintah desa menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan sejumlah program strategis nasional yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat. Dalam kerangka tersebut, forum Musyawarah Nasional V Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Munas V DPP APDESI) Tahun 2026 diposisikan sebagai sarana penguatan koordinasi antara desa dan pemerintah pusat.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menyampaikan bahwa efektivitas program prioritas Presiden Prabowo Subianto akan sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kekompakan aparatur desa. Ia menekankan pentingnya forum nasional APDESI untuk menyamakan pemahaman mengenai peran desa dalam kebijakan pembangunan.
Menurut Yandri, berbagai agenda pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, hingga penanganan kemiskinan ekstrem, dirancang dengan desa sebagai titik pelaksanaan utama. Hal tersebut menuntut adanya koordinasi yang solid antarstruktur pemerintahan desa agar program berjalan sesuai sasaran.
Dalam pembukaan sidang Munas yang berlangsung di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Kamis (29/1/2026), Yandri menyebut APDESI memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan masyarakat desa. Organisasi ini dinilai berperan penting dalam memastikan implementasi kebijakan berlangsung efektif di tingkat lokal.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa persatuan dan kerja sama lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Ia menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah dijalankan berdasarkan prinsip ekonomi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan fokus pada kepentingan masyarakat luas.
Zulkifli juga menyoroti peran desa dalam mendukung agenda ketahanan pangan dan penguatan ekonomi nasional. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa diperlukan untuk memastikan program pembangunan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Munas V DPP APDESI 2026 dihadiri sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran desa dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional. *** (fatoni/sap)
