Sebanyak 606 desa di Sulawesi Tengah masih terkendala akses internet. Pemerintah pusat dan daerah menyiapkan langkah percepatan digitalisasi desa.
Jakarta, lensademokrasi.com — Keterbatasan konektivitas digital di desa-desa masih menjadi pekerjaan rumah dalam pemerataan pembangunan. Di sejumlah wilayah, minimnya akses internet dan infrastruktur pendukung membuat program pelayanan publik serta penguatan ekonomi desa belum berjalan optimal.
Situasi tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah dalam pertemuan dengan Mendes PDT di Jakarta, Senin (19/1/2026). Dalam pertemuan itu, dilaporkan ratusan desa di provinsi tersebut belum terjangkau layanan internet yang memadai.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid mencatat sebanyak 606 desa berada dalam kondisi blank spot. Selain persoalan jaringan, keterbatasan listrik dan akses penghubung antarwilayah masih menjadi hambatan bagi penerapan sistem digital di tingkat desa, termasuk dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi desa.
Mendes PDT, Yandri Susanto menilai percepatan digitalisasi desa menjadi langkah penting agar desa tidak tertinggal dalam transformasi layanan dan ekonomi nasional. Integrasi teknologi dipandang sebagai prasyarat untuk meningkatkan efisiensi layanan pemerintahan desa sekaligus memperluas jangkauan pemasaran produk lokal.
Isu konektivitas ini juga berkaitan dengan pelaksanaan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Tanpa dukungan jaringan digital, koperasi desa dan badan usaha milik desa berisiko mengalami keterbatasan dalam manajemen usaha, distribusi produk, hingga akses ke pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur digital menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi desa berbasis komunitas.
Sebagai langkah lanjutan, Kemendes PDT berencana melakukan peninjauan lapangan ke Sulawesi Tengah guna melihat langsung kondisi desa serta memastikan program strategis berjalan sesuai kebutuhan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa juga akan dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
Gubernur Sulawesi Tengah menyambut baik komitmen tersebut dan menilai sinergi dengan pemerintah pusat diperlukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan blank spot. Perbaikan akses digital dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat desa dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Mendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, serta jajaran pejabat terkait di lingkungan kementerian. *** (fatoni/sap)
