Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin mengingatkan pentingnya stabilitas pasokan BBM dan LPG menjelang lonjakan mobilitas mudik Lebaran yang diperkirakan mencapai 144 juta orang.
Jakarta, lensademokrasi.com — Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengingatkan pemerintah untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) tetap terjaga menjelang periode mudik Lebaran 2026. Peningkatan mobilitas masyarakat diperkirakan akan mendorong kenaikan konsumsi energi, terutama untuk transportasi dan kebutuhan rumah tangga.
Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin mengatakan lonjakan perjalanan masyarakat pada masa libur Idul Fitri hampir selalu diikuti peningkatan permintaan BBM di jalur transportasi utama, sementara konsumsi LPG biasanya meningkat di tingkat rumah tangga serta pelaku usaha kecil.
Menurut Sultan, pemerintah perlu mengantisipasi situasi tersebut melalui penguatan distribusi dan pemantauan pasokan energi di berbagai daerah. “Upaya ini dinilai penting agar aktivitas perjalanan masyarakat selama mudik tidak terganggu oleh kelangkaan bahan bakar maupun gangguan distribusi,” katanya di Jakarta, Kamis (5/5/2026)
Perkiraan jumlah pemudik tahun ini mencapai sekitar 144 juta orang. Angka tersebut menunjukkan skala pergerakan penduduk yang besar dalam waktu relatif singkat, yang dapat berdampak langsung pada kebutuhan energi dan biaya transportasi.
Selain faktor domestik, Sultan juga menyinggung kondisi pasar energi global yang dinilai dapat memengaruhi stabilitas pasokan. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, yang menjadi salah satu pusat produksi minyak dunia, dalam beberapa waktu terakhir turut meningkatkan perhatian terhadap kemungkinan fluktuasi harga energi internasional.
Stabilitas pasokan BBM dan LPG selama periode Lebaran dinilai berkaitan dengan upaya menjaga inflasi musiman. Gangguan distribusi energi dapat memicu kenaikan biaya logistik dan transportasi, yang pada akhirnya berdampak pada harga barang di tingkat konsumen.
Sebagai lembaga yang mewakili daerah, DPD RI juga menilai arus mudik memiliki dampak ekonomi yang luas bagi wilayah asal pemudik. Aktivitas konsumsi di daerah biasanya meningkat selama libur panjang, termasuk pada sektor kuliner, pariwisata, serta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sultan menyebut momentum tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal untuk memperkuat perputaran ekonomi di daerah.
Selain itu, ia menyampaikan dukungan terhadap berbagai program mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah maupun organisasi masyarakat karena dinilai membantu masyarakat memperoleh akses transportasi yang lebih aman dan terjangkau.
Dalam waktu dekat, Sultan dijadwalkan menghadiri kegiatan pelepasan peserta mudik gratis yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat KAMSRI bagi warga Sumatera bagian selatan yang bermukim di Jakarta. Acara tersebut direncanakan berlangsung pada 14 Maret 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dengan tingginya mobilitas masyarakat pada musim mudik tahun ini, koordinasi antara pemerintah, operator energi, dan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran distribusi energi sekaligus mendukung stabilitas ekonomi selama periode Lebaran. *** (fatoni/sap)
