Gaza, lensademokrasi.com — Kelompok Hamas secara resmi menanggapi proposal gencatan senjata yang diusulkan Amerika Serikat (AS) dengan menyatakan kesediaan untuk membebaskan 10 sandera Israel yang masih hidup serta menyerahkan jenazah 18 sandera lainnya. Sebagai imbalannya, Hamas meminta pembebasan sejumlah tahanan Palestina.
Namun, dalam tanggapan tersebut, Hamas juga mengajukan beberapa amandemen krusial yang dinilai menyimpang dari kerangka awal yang telah disepakati oleh Israel. Mereka menegaskan kembali tuntutan atas gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, serta jaminan aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Tiga tuntutan utama ini tidak tercantum dalam proposal yang kini berada di meja perundingan.
Dalam pernyataan yang dirilis Selasa (28/5/2025), Hamas tidak mengindikasikan penolakan total, namun juga tidak mencerminkan penerimaan penuh atas proposal AS yang disebut-sebut telah memperoleh persetujuan awal dari pihak Israel. Hamas menyatakan bahwa respons mereka telah diserahkan langsung kepada utusan khusus Presiden AS, Steve Witkoff.
Reaksi Keras AS dan Israel
Merespons tanggapan tersebut, Witkoff menyampaikan kecaman terbuka. “Tanggapan Hamas tidak dapat diterima dan hanya membawa kita mundur. Mereka seharusnya menerima kerangka proposal sebagai dasar untuk memulai perundingan tidak langsung yang bisa dimulai secepatnya,” ujarnya.
Witkoff menegaskan bahwa gencatan senjata selama 60 hari hanya dapat terlaksana apabila Hamas menerima kerangka yang ditawarkan tanpa syarat tambahan.
Pemerintah Israel pun angkat suara. Dalam pernyataan resminya, Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel telah menyetujui kerangka proposal Witkoff yang telah diperbarui, namun menyayangkan sikap Hamas yang dinilai tetap menolak dengan bersikukuh pada tuntutan awal mereka.
Isi Proposal dan Titik Kritisnya
Meskipun belum diumumkan secara resmi, beberapa poin utama dari proposal AS yang telah beredar di media internasional mencakup:
1. Jeda pertempuran selama 60 hari
2. Pembebasan 28 sandera Israel pada minggu pertama, termasuk yang telah meninggal
3. Pembebasan tambahan 30 sandera setelah kesepakatan gencatan senjata permanen
4. Pembebasan 1.236 tahanan Palestina dan penyerahan jenazah 180 warga Palestina
5. Pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui lembaga internasional seperti PBB.
AS memastikan bahwa semua butir dalam proposal tersebut telah dikonsultasikan dan disetujui terlebih dahulu oleh pemerintah Israel sebelum disampaikan kepada Hamas. Namun, perubahan yang diajukan Hamas memunculkan kebuntuan baru dalam proses diplomasi yang sangat rentan ini.
Netanyahu Tegas Tolak Gencatan Senjata Permanen
Perdana Menteri Netanyahu menghadapi tekanan politik dalam negeri untuk memulangkan para sandera, namun tetap menolak keras syarat Hamas terkait gencatan senjata permanen. Ia menyatakan bahwa perang hanya akan berakhir jika Hamas dilucuti, tidak lagi memegang kekuasaan, dan para pemimpinnya meninggalkan Gaza.
Sikap ini ditegaskan kembali oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang bahkan memberikan ultimatum keras. “Para pembunuh dari Hamas kini dihadapkan pada dua pilihan: menerima syarat-syarat kesepakatan demi pembebasan sandera atau dimusnahkan,” ujarnya.
Hamas Tuduh Mediasi AS Tidak Netral
Di sisi lain, Hamas menuding bahwa mediasi yang dilakukan AS berat sebelah. Pejabat senior Hamas, Basem Naim, kepada BBC mengatakan bahwa kelompoknya sempat mencapai kesepahaman awal dengan Witkoff. Namun, tanggapan Israel kemudian bertentangan dengan seluruh poin yang telah disepakati sebelumnya.
“Mengapa tanggapan Israel selalu dianggap final, sementara suara kami diabaikan? Ini menunjukkan mediasi yang tidak adil dan berpihak,” tegas Naim. *** Sumber : AFP (irvan/sap)
