KemenP2MI Ambil Alih Izin Pemagangan Luar Negeri

Jakarta, lensademokrasi.com – Pengelolaan pemagangan di luar negeri memasuki babak baru setelah pemerintah mengalihkan kewenangan perizinannya kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI). Perubahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani mengatakan, Pasal 40 ayat (1) UU tersebut menetapkan kewenangan pemberian izin pemagangan di luar wilayah Indonesia menjadi tugas Kementerian P2MI.

Menurut Christina, perubahan kewenangan ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemagangan luar negeri, terutama dalam aspek perizinan dan pelindungan peserta.

“Dalam Pasal 40 UU 27 Tahun 2026, kewenangan perizinan pemagangan di luar negeri secara resmi menjadi domain Kementerian P2MI,” kata Christina dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Meski demikian, pengalihan tersebut tidak langsung dilaksanakan. Pemerintah menetapkan masa transisi selama satu tahun untuk mempersiapkan proses perpindahan kewenangan.

Selama periode tersebut, pelayanan dan pengelolaan pemagangan luar negeri masih berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Proses serah terima akan dilakukan secara bertahap bersama Kementerian P2MI.

Christina mengatakan, masa transisi ditargetkan selesai paling lambat 28 Oktober 2027. Koordinasi kedua kementerian diperlukan agar perubahan pengelolaan tidak mengganggu pelayanan dan kepastian bagi masyarakat yang mengikuti program pemagangan di luar negeri.

KemenP2MI akan mempersiapkan pelaksanaan mandat baru tersebut bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Christina menegaskan, selama proses peralihan, masyarakat tetap harus mendapatkan kepastian layanan.

Ke depan, penguatan tata kelola pemagangan luar negeri akan diarahkan pada pelindungan peserta sejak tahap persiapan hingga program berlangsung.

Dengan pengaturan baru ini, KemenP2MI memperoleh tanggung jawab perizinan pemagangan luar negeri. Namun, hingga masa transisi berakhir pada Oktober 2027, pelayanan masih dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan. ***

Penulis : Kartini

Editor : Cerman Simamora

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *