Bogor, lensademokrasi.com – Pembangunan gedung Posyandu berukuran 8 x 5 meter di Lingkungan Kayu Manis, RW 04, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, menyisakan tanda tanya besar. Proyek yang dibiayai APBD melalui Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2026 itu menelan anggaran Rp313,6 juta atau setara Rp7,84 juta per meter persegi.
Besarnya anggaran tersebut memunculkan dugaan ketidakwajaran biaya. Terlebih, berdasarkan pantauan di lapangan, bangunan seluas 40 meter persegi itu memiliki konstruksi relatif sederhana, berupa dinding bata hebel, rangka atap kayu atau baja ringan, serta pondasi sederhana.
Informasi proyek tertera pada papan kegiatan yang ditemukan warga pada Selasa (10/1/2026). Papan tersebut mencantumkan pembangunan gedung Posyandu dengan nilai Rp313.600.000. Pelaksananya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Cirimekar.
Wargapun bertanya, bagaimana perhitungan anggaran hingga mencapai Rp7,84 juta per meter persegi? Apakah nilai tersebut sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan harga material?
Dugaan mark-up itu tampak dari tampilan fisik bangunan dengan besarnya anggaran yang digelontorkan untuk proyek sederhana tersebut. Dalam pelaksanaan swakelola, warga meminta transparansi penggunaan anggaran. LPM sebagai pelaksana diminta mampu membuktikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi pekerjaan.
45 Hari Pengerjaan, Tanggal Pelaksanaan Misterius
Kejanggalan berikutnya terlihat pada papan informasi proyek. Durasi pengerjaan dicantumkan selama 45 hari, tetapi tidak disertai tanggal mulai dan batas akhir penyelesaian.
Ketiadaan informasi tersebut membuat masyarakat kesulitan mengawasi ketepatan waktu pelaksanaan. Warga tidak memiliki patokan untuk mengukur apakah pekerjaan berjalan sesuai jadwal.
Saat pemantauan dilakukan, pekerjaan fisik masih berada pada tahap pemasangan dinding bata dan rangka atap. Tanpa informasi tanggal pelaksanaan, progres pekerjaan sulit dicocokkan dengan jangka waktu yang ditetapkan.
Logo Safety First, Pekerja Tanpa Perlengkapan Keselamatan
Persoalan lain tampak pada penerapan keselamatan kerja. Papan proyek memasang logo segitiga hijau bertuliskan Safety First. Namun, kondisi di lapangan justru memperlihatkan pekerja melakukan aktivitas konstruksi tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai.
Seorang pekerja terlihat duduk di atas perancah bambu yang tampak tidak stabil. Pekerja lainnya berdiri di atas rangka atap tanpa helm, rompi keselamatan, sarung tangan, sepatu keselamatan, maupun sabuk pengaman.
Area pekerjaan juga tidak terlihat dipagari. Tumpukan pasir, karung semen robek, puing, dan sisa material berserakan di depan papan proyek, tepat di jalur yang dilalui warga.
Kondisi tersebut mempertanyakan keseriusan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Logo keselamatan pada papan proyek sekadar pelengkap administrasi, tidak mencerminkan standar keselamatan yang benar-benar diterapkan.
Bahkan, beberapa aspek pengawasan diabaikan terhadap kualitas material, penggunaan besi, ketebalan dinding, mutu adukan semen, dan kesesuaian volume pekerjaan dengan spesifikasi teknis.
Lurah dan Camat Diduga Tutup Mata
Besarnya anggaran dan kondisi pekerjaan di lapangan semestinya menjadi perhatian pihak yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan Dana Kelurahan.
Lurah Cirimekar perlu menjelaskan proses perencanaan dan verifikasi anggaran, termasuk dasar penetapan nilai Rp313,6 juta, RAB, serta surat perjanjian kerja (SPK).
Ketua LPM Kelurahan Cirimekar sebagai pelaksana harus membuka rincian penggunaan anggaran, pembelian material, pembayaran upah pekerja, dan penerapan K3.
Sementara itu, Camat Cibinong, Acep Sajidin, perlu menjelaskan bagaimana fungsi pembinaan dan pengawasan kecamatan dijalankan. Apakah kewajaran anggaran, progres pekerjaan, dan kondisi keselamatan di lokasi telah diperiksa?
Jika monitoring dilakukan, semestinya terdapat catatan pemeriksaan dan hasil evaluasi. Jika tidak, patut dipertanyakan bagaimana proyek senilai ratusan juta rupiah tersebut berjalan tanpa pengawasan yang dapat diketahui publik.
Redaksi telah menghubungi Camat Cibinong, Acep Sajidin, pada Selasa (10/11/2026) malam melalui aplikasi pesan singkat untuk meminta klarifikasi mengenai pengawasan proyek tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Camat Cibinong, Lurah Cirimekar, maupun LPM Kelurahan Cirimekar sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Inspektorat Jangan Menunggu Temuan Lebih Besar
Dengan anggaran Rp313,6 juta untuk bangunan seluas 40 meter persegi, Inspektorat Kabupaten Bogor perlu segera melakukan pemeriksaan.
Audit perlu mencakup RAB, SPK, nota pembelian material, pembayaran upah tenaga kerja, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, hingga kesesuaian realisasi anggaran dengan kondisi fisik bangunan.
Perhitungan Rp7,84 juta per meter persegi juga harus diuji berdasarkan rincian komponen biaya dan spesifikasi konstruksi. Bukan sekadar dibandingkan dengan harga bangunan lain.
Uang Dana Kelurahan merupakan uang publik. Penggunaannya tidak cukup dipertanggungjawabkan melalui laporan administratif, tetapi harus dibuktikan dengan hasil pekerjaan yang sesuai spesifikasi, berkualitas, dan aman.
Bangunan Posyandu diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan ibu dan balita. Karena itu, anggaran Rp313,6 juta tidak boleh berhenti sebagai angka dalam papan proyek. LPM harus menjelaskan penggunaannya, sedangkan Lurah dan Camat harus membuka proses pengawasan yang telah dilakukan. ***
Penulis : Kartini
Editor : Cerman Simamora
