Jakarta, lensademokrasi.com — Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mencatat sejarah baru dalam peringatan 21 tahun DPD RI dengan mencanangkan 9 November sebagai Hari Green Democracy Nasional, sebuah momentum politik hijau yang mengusung semangat demokrasi berkelanjutan dan peduli lingkungan.
Deklarasi tersebut ditandai dengan kegiatan Green Democracy Fun Walk di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (9/11/2025) yang diikuti lebih dari 25.500 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari menteri Kabinet Prabowo-Gibran, anggota DPD RI, duta besar negara sahabat, hingga kepala daerah.
Kegiatan akbar ini menjadi penanda dimulainya Gerakan Nasional Green Democracy — sebuah inisiatif yang menggabungkan nilai-nilai demokrasi, budaya politik beradab, dan tanggung jawab ekologis.
“Green Democracy adalah bentuk pendidikan politik baru. Pemerintah demokratis harus memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup,” ujar Sultan dalam sambutannya.
Pada momentum yang sama, DPD RI di bawah kepemimpinan Sultan B Najamudin juga mencatat prestasi membanggakan dengan meraih dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
Penghargaan pertama diberikan kepada DPD RI sebagai lembaga negara pertama yang menyelenggarakan Fun Walk lintas profesi dan lintas negara dengan jumlah peserta terbanyak. Sedangkan penghargaan kedua diberikan kepada Sultan secara pribadi atas inisiatif penanaman vegetasi alami di berbagai daerah, termasuk pelestarian pohon damar dan tanaman langka.
Dalam simbolisasi gerakan tersebut, Sultan bersama para pimpinan dan anggota DPD RI menanam pohon damar di kawasan Senayan — sebuah langkah simbolik yang merefleksikan komitmen lembaga negara itu terhadap keberlanjutan ekologi.
Sultan, yang juga penulis buku “Green Democracy” (2024), menjelaskan bahwa gagasan ini merupakan paradigma politik baru yang mengajak seluruh elemen bangsa membangun demokrasi yang berbudaya, inklusif, dan berorientasi pada kelestarian bumi.
“Ini bukan sekadar gerakan lingkungan, tapi sebuah ide politik untuk menata ulang arah pembangunan nasional agar tetap beradab dan berkelanjutan,” jelasnya.
Konsep Green Democracy, lanjut Sultan, menekankan pentingnya keseimbangan antara politik, ekonomi, sosial, dan ekologi. Demokrasi, menurutnya, tidak cukup hanya mengukur partisipasi rakyat, tetapi juga dampak nyata terhadap kesejahteraan manusia dan kelestarian alam.
“Kita sehatkan tubuh, kita sehatkan bumi, agar generasi mendatang mewarisi harapan, bukan beban,” tegasnya.
Sultan menjelaskan bahwa pencanangan Hari Green Democracy ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Gerakan ini juga membuka ruang bagi kebijakan yang lebih pro-lingkungan, seperti penurunan emisi karbon di kota besar, penguatan transportasi berkelanjutan, legislasi iklim nasional, dan pemberdayaan masyarakat adat di kawasan hutan.
Ia menilai, gerakan ini bukan hanya milik DPD RI, melainkan gerakan kebangsaan bersama yang menuntut perubahan pola pikir politik dan pembangunan agar lebih berpihak pada keseimbangan alam.
“Demokrasi hijau adalah jalan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan masa depan,” katanya.
Dalam bukunya, Sultan menegaskan bahwa konsep Green Democracy berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti Pancasila, musyawarah untuk mufakat, dan gotong royong. Nilai tersebut menjadi fondasi moral agar demokrasi tidak kehilangan arah dan tetap berpihak pada kemakmuran rakyat serta pelestarian sumber daya alam.
Sebagai langkah konkret, Sultan juga mendirikan Green Democracy Institute, lembaga advokasi dan pemikiran yang berfokus pada mitigasi perubahan iklim serta penguatan paradigma demokrasi ramah lingkungan. *** (fatoni/sap)
