Kemendes PDT dan LDII membahas pengembangan desa binaan tematik di berbagai wilayah Indonesia untuk mendorong kemandirian desa berbasis potensi lokal dan kolaborasi masyarakat.
Jakarta, lensademokrasi.com — Pengembangan desa berbasis potensi lokal menjadi salah satu pendekatan yang terus didorong pemerintah dalam mempercepat kemandirian wilayah perdesaan. Skema ini menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya setempat melalui kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat.
Sejalan dengan itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menerima perwakilan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang dipimpin Dody Taufiq Wijaya di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta, Senin (27/04/2026).
Dalam pertemuan tersebut, LDII menyampaikan rencana pendampingan desa melalui konsep desa binaan tematik sebagai kelanjutan kerja sama yang telah dijalin sebelumnya. Organisasi tersebut mengusulkan sejumlah desa di berbagai wilayah untuk dikembangkan sesuai potensi masing-masing.
Usulan yang disampaikan mencakup pengembangan desa dengan fokus beragam, seperti kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, hingga pariwisata berbasis lingkungan. Beberapa desa yang masuk dalam rencana tersebut berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.
Selain itu, terdapat pula desa yang diarahkan pada pengembangan komoditas pertanian tertentu, termasuk sorgum, jagung, serta produk turunan seperti pupuk organik. Pendekatan ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi di tingkat desa.
Menanggapi rencana tersebut, Yandri Susanto menyampaikan bahwa keterlibatan organisasi masyarakat dapat memperluas jangkauan program pembangunan desa. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang terstruktur, termasuk penyusunan peta jalan bersama sebagai acuan pelaksanaan program.
Menurutnya, keberadaan organisasi yang memiliki basis di masyarakat desa dapat mendukung peningkatan partisipasi warga sekaligus mempercepat implementasi program pemerintah di lapangan.
Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan kementerian, di antaranya Inspektur Jenderal Masyhudi, Direktur Jenderal Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa Tabrani, Kepala Badan Pengembangan Informasi Mulyadin Malik, serta Staf Khusus Menteri Fahad At-Tamimi.
Kementerian menyatakan bahwa sinergi lintas pihak menjadi bagian dari strategi untuk mengembangkan desa tematik yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing. *** (fatoni/sap)
