Gelombang protes di Iran menyebar ke lebih dari 90 kota, dipicu krisis ekonomi dan tekanan harga, memicu aksi aparat dan rencana dialog pemerintah.
Teheran, lensademokrasi.com — Gelombang protes anti-pemerintah yang bermula dari krisis ekonomi kini berubah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan Republik Islam Iran sejak 1979. Aksi yang melanda puluhan kota ini memicu respons keras aparat, tajamnya konflik antara tuntutan rakyat dan strategi pemerintah menjadi fokus utama kebijakan sekaligus kritik internasional.
Kerusuhan rakyat di Iran bermula pada akhir Desember 2025, dipicu oleh turunnya tajam nilai tukar rial, lonjakan harga kebutuhan pokok, dan tekanan ekonomi kronis yang memperburuk daya beli masyarakat. Peristiwa ini mendorong unjuk rasa besar-besaran di pasar dan jalanan seperti Grand Bazaar di Teheran, sebelum menyebar ke kota-kota utama lain.
Sejak beberapa hari yang lalu hingga hari ini, Senin (12/1/2026), protes kini dilaporkan meluas ke lebih dari 90 kota di seluruh Iran, termasuk di wilayah Timur Laut seperti Mashhad dan wilayah barat seperti Kermanshah, serta pusat-pusat urban seperti Tehran, Isfahan dan Qom.
Pendemo awalnya adalah pedagang, pekerja, dan warga biasa yang terdampak krisis ekonomi, tetapi kemudian juga menarik dukungan para mahasiswa, kelompok buruh, hingga minoritas etnis. Pihak keamanan — termasuk polisi, Basij dan Garda Revolusi — dikerahkan untuk membubarkan aksi tersebut.
Gelombang besar protes telah berlangsung selama lebih dari dua minggu sejak akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026, dengan intensitas meningkat menjelang pertengahan Januari.
Meski awalnya ekonomi menjadi pemicu, tuntutan demonstran kini mencakup kebebasan sipil, reformasi politik hingga kritik terhadap struktur kekuasaan yang dipimpin oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Analis menyebut momentum ini sebagai kombinasi “frustrasi ekonomi” dan “keinginan akan perubahan politik”.
Pemerintah Iran melakukan crackdown dengan paksa, termasuk penggunaan peluru tajam dan penangkapan massal, hingga lebih dari 10.600 orang ditahan dan ratusan tewas menurut kelompok HAM internasional. Aparat juga memberlakukan matinya internet nasional, memutus komunikasi warga dan menyulitkan verifikasi fakta lapangan.
Di sisi lain, negara-negara Barat mengecam tindakan keras tersebut, dengan Amerika Serikat menyatakan Iran telah menjalin komunikasi terbatas dan bersedia berdialog, sementara ancaman sanksi dan dukungan diplomatik makin menguat.
Di tengah upaya meredam kekerasan, pemerintah Iran mulai menawarkan dialog dan rencana reformasi ekonomi untuk menstabilkan harga barang dan subsidi dasar, tetapi langkah ini dianggap belum memuaskan tuntutan rakyat. Pakar regional menyatakan reformasi struktural terdalam yang mencakup akomodasi politik, kebebasan sipil, serta transparansi kebijakan ekonomi diperlukan untuk meredakan ketegangan secara berkelanjutan. *** Sumber : The Guardian (fatoni/sap)
