Palu, lensademokrasi.com — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah nyata dalam mendorong transformasi ekonomi desa. Program ini diyakininya akan menjadi solusi konkret dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga pelosok, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah.
Hal itu disampaikannya dalam acara Dialog dan Peluncuran Program Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis di Gedung Gelora Bumi Kaktus (GBK) Palu, Kamis (22/5/2025).
Yandri menjelaskan, koperasi ini dibentuk berdasarkan semangat kemandirian desa. Pengelolaannya dilakukan langsung oleh masyarakat, sehingga hasil usaha sepenuhnya menjadi milik warga.
“Insya Allah, melalui koperasi ini, ekonomi akan tumbuh dari bawah. Uang tidak lagi mengalir keluar desa, tapi berputar dan tumbuh di dalam desa. Dengan begitu, kesejahteraan meningkat dan pengangguran berkurang,” ujarnya.
Program ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menekan angka kemiskinan desa secara sistematis. Salah satu tujuannya adalah menghapus peran rentenir dan memutus ketergantungan petani serta pelaku usaha kecil terhadap tengkulak.
Dengan sistem yang transparan dan terhubung langsung ke perbankan, koperasi diberi kesempatan menyusun rencana usaha yang kemudian dinilai oleh bank Himbara. Dana hanya akan dikucurkan jika rencana dinilai layak dan berpotensi memberdayakan warga.
“Ini bukan bantuan sembarangan, apalagi bagi-bagi uang. Pemerintah tidak pegang dananya. Yang pegang adalah koperasi, dan semuanya harus melalui perencanaan dan penilaian yang profesional,” tegas Yandri.
Ia menambahkan, melalui pola ini, akses permodalan yang selama ini terpusat di kelompok tertentu kini terbuka luas untuk seluruh lapisan masyarakat desa.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan apresiasi dan komitmen penuh dalam mendukung implementasi program ini. Ia menyebut koperasi sebagai wajah nyata kehadiran negara dalam menggerakkan ekonomi rakyat.
“Kami tak hanya siap membentuk koperasi, tapi juga menjamin pengawasan dan keberlanjutannya. Koperasi adalah instrumen strategis untuk menuju Indonesia Emas 2045,” kata Anwar.
Pemerintah Provinsi Sulteng, lanjutnya, akan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar koperasi yang dibentuk benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hingga 21 Mei 2025, tercatat sebanyak 26.161 desa di seluruh Indonesia telah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebagai langkah awal pembentukan koperasi. Di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, sebanyak 208 desa sudah memulai proses tersebut dan ditargetkan mencapai 100 persen pada akhir bulan ini.
Program ini juga disinergikan dengan inisiatif Makan Bergizi Gratis yang menyasar keluarga prasejahtera di desa. Kolaborasi lintas sektor pun diperkuat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Kepala Badan Pemberdayaan Investasi Mulyadin Malik, Irjen Kemendes Teguh, serta Bupati Serang terpilih Ratu Rachmatuzakiyah. Dari unsur daerah, hadir Wakil Gubernur Sulteng Reny Lamadjido, Ketua TP PKK Sulteng Nirwanti Bahasoan, serta perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Hukum dan HAM. *** (irvan/sap)
