Surabaya, lensademokrasi.com — Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (MenP2MI), Abdul Kadir Karding menyampaikan apresiasi atas keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI), yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun.
Hal itu diungkapkan usai pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu malam (9/7/2025). Dalam diskusi tersebut, keduanya membahas sejumlah strategi akseleratif terkait penguatan perlindungan PMI di semua tahap migrasi, termasuk rencana pembangunan shelter permanen di luar negeri.
“Jawa Timur merupakan provinsi pengirim PMI terbesar. Maka perlindungan terhadap mereka harus dibangun secara menyeluruh—dari pra-keberangkatan, selama bekerja, hingga saat mereka kembali ke tanah air,” ujar Menteri Karding.
Menteri Karding menekankan pentingnya penguatan kapasitas purna PMI agar tidak kembali ke jalur kerja yang rawan eksploitasi. Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi migrasi aman langsung ke desa-desa, guna menekan keberangkatan non-prosedural yang kerap menimbulkan persoalan hukum dan sosial.
Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah masih dominannya sektor domestik sebagai tujuan kerja PMI, di mana 80 persen PMI bekerja di sektor rumah tangga dan 67,7 persen di antaranya adalah perempuan—kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak.
“Kami terus dorong peningkatan keterampilan lewat sistem vokasi terpadu, agar mereka bisa masuk sektor profesional seperti perhotelan, kesehatan, atau manufaktur di negara tujuan,” tambah Karding.
Menteri Karding menyebut Jawa Timur sebagai provinsi pelopor perlindungan PMI, mengingat daerah ini sudah memiliki regulasi daerah tentang pekerja migran serta mengalokasikan anggaran pelatihan secara rutin.
“Hanya Jawa Timur yang memiliki sistem perlindungan komprehensif. Ini bisa jadi role model nasional bagi provinsi lain yang juga kantong PMI,” ujarnya.
Menanggapi paparan Menteri, Gubernur Khofifah menyampaikan usulan penting kepada pemerintah pusat untuk membangun shelter tetap di negara-negara tujuan utama PMI, khususnya Hongkong dan Taiwan. Ia menekankan bahwa keberadaan shelter tidak hanya penting sebagai tempat perlindungan darurat, tetapi juga sebagai ruang pemulihan psikologis.
“Kami berharap adanya kerja sama lintas kementerian agar shelter ini bisa dilengkapi dengan layanan psikologis dan konseling rutin. Ini akan sangat membantu para pekerja migran kita yang sedang menghadapi tekanan mental,” kata Khofifah.
Khofifah mengusulkan skema rotasi tenaga psikolog atau psikiater yang bisa ditugaskan secara berkala, misalnya satu bulan sekali. Ia menilai, pelayanan berbasis empati menjadi kebutuhan penting bagi para pekerja migran Indonesia yang berada jauh dari keluarga.
Sebagai bentuk konkret dukungan terhadap pendidikan pekerja migran, Khofifah juga memaparkan keberadaan Community Learning Center (CLC) milik Pemprov Jawa Timur di Malaysia. Fasilitas ini tidak hanya melayani anak-anak PMI, tetapi juga bermanfaat bagi mahasiswa Indonesia yang tinggal sementara di Kuala Lumpur dan sekitarnya.
“Kita ingin para pekerja migran tidak hanya bekerja, tetapi juga terus belajar dan berkembang secara sosial dan intelektual. Karena itu, CLC ini harus diperluas cakupannya,” ujarnya.
Pertemuan MenP2MI dan Gubernur Jawa Timur menandai sinergi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan migrasi aman dan manusiawi. Arah kebijakan baru yang lebih inklusif dan berbasis hak pekerja menjadi prioritas dalam reformasi sistem perlindungan PMI.
“Kami ingin para PMI menjadi duta bangsa yang dihormati, bukan korban ketidakadilan,” tutup Menteri Karding. *** (fatoni/sap)
