Tidore Kepulauan, lensa demokrasi.com — Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih digerakkan bukan sekadar sebagai lembaga ekonomi, tetapi sebagai pilar baru pembangunan ekonomi kerakyatan yang berakar dari desa. Program ini diinisiasi sebagai jawaban atas harapan masyarakat desa agar menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria, menegaskan koperasi ini merupakan perwujudan langsung visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ekonomi dari desa secara mandiri dan berkeadilan.
“Presiden menginginkan agar penggerak utama ekonomi desa adalah masyarakat desa sendiri. Koperasi ini bukan hanya wadah usaha, tapi alat memperkuat kemandirian desa agar tidak tergantung pada pengusaha besar dari luar,” ujar Wamendes saat menghadiri peluncuran dan dialog percepatan Musyawarah Desa Khusus pembentukan Koperasi Merah Putih di Sofifi, Maluku Utara, Rabu (4/6/2025).
Dengan konsep dari, oleh, dan untuk desa, Koperasi Merah Putih didesain untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Warga tidak lagi sekadar menjadi konsumen, melainkan juga produsen dan pelaku usaha yang menggerakkan potensi lokal.
“Desa menjadi pusat produksi dan inovasi, bukan hanya tempat distribusi barang-barang dari luar. Melalui koperasi, masyarakat bisa menentukan arah usaha dan strategi pemasarannya sendiri,” tambah Riza.
Koperasi ini akan bekerja berdampingan dengan BUMDesa, bukan menggantikannya. Justru, keduanya diposisikan sebagai mitra strategis yang saling melengkapi demi peningkatan kesejahteraan rakyat desa.
“Kalau BUMDesa sudah ada, jalan terus. Koperasi hadir untuk memperkuat. Kita ingin sinergi, bukan duplikasi atau persaingan,” jelasnya.
Wamendes mencontohkan Maluku Utara yang memiliki kekayaan luar biasa seperti rempah-rempah, hasil laut, dan tambang nikel. Potensi tersebut harus dikelola oleh masyarakat sendiri melalui koperasi, sehingga nilai tambahnya bisa dirasakan langsung oleh warga desa.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar struktur ekonomi, tetapi juga gerakan sosial rakyat. Koperasi membawa semangat gotong royong dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap pembangunan ekonomi.
“Tujuan kita bukan banyaknya koperasi, tapi meningkatnya kemakmuran rakyat. Koperasi hanyalah alatnya. Yang penting, rakyat desa bisa lebih sejahtera,” tegas Budi Arie.
Proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Maluku Utara mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan bahwa Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk pembentukan koperasi telah rampung 100 persen di seluruh wilayah.
Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari semangat kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat desa yang percaya pada arah pembangunan yang diusung Presiden Prabowo.
“Kami bersyukur Maluku Utara menjadi daerah yang memimpin dalam implementasi program ini. Ke depan, kami berharap setiap koperasi benar-benar memiliki unit usaha yang relevan dan menguntungkan masyarakat,” ujarnya. *** (fatoni/sap)
