
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Aanya Rina Casmayanti menyoroti peningkatan status siaga Tentara Nasional Indonesia sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ketegangan global dan perlindungan WNI.
Bandung, lensademokrasi.com — Perkembangan konflik di sejumlah kawasan dunia dalam beberapa waktu terakhir membuat banyak negara meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak keamanan global. Ketegangan yang melibatkan beberapa negara di Timur Tengah dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan serta berbagai sektor strategis, mulai dari energi hingga keamanan warga negara di luar negeri.
Dalam konteks tersebut, keputusan Agus Subiyanto selaku Panglima Tentara Nasional Indonesia menetapkan status Siaga 1 bagi seluruh jajaran TNI dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kesiapan pertahanan negara.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti, mengatakan peningkatan tingkat kesiapsiagaan militer tersebut merupakan respons terhadap dinamika geopolitik yang berkembang di tingkat global.
Menurut Aanya, situasi keamanan internasional dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan adanya eskalasi ketegangan yang melibatkan sejumlah negara, termasuk Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Perkembangan tersebut menjadi perhatian banyak negara karena berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas.
“Langkah peningkatan status siaga perlu dipahami sebagai bagian dari kesiapan negara dalam menghadapi kemungkinan perkembangan situasi internasional,” kata Aanya dalam keterangan tertulis, Minggu (8/3).
Ia menjelaskan bahwa sistem pertahanan nasional pada dasarnya dirancang untuk merespons perubahan situasi keamanan secara cepat. Dalam kerangka tersebut, peningkatan status siaga merupakan salah satu mekanisme untuk memastikan kesiapan operasional militer.
Aanya menambahkan bahwa kesiapsiagaan tersebut juga mencakup penguatan pengamanan terhadap sejumlah objek vital nasional. Infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, fasilitas energi, serta jaringan transportasi dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas aktivitas masyarakat dan perekonomian nasional.
Menurutnya, stabilitas pada sektor-sektor strategis tersebut perlu dijaga agar aktivitas pelayanan publik dan kegiatan ekonomi dapat berlangsung tanpa gangguan.
Selain penguatan aspek pertahanan, ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam memantau perkembangan situasi global. Kerja sama antara TNI, kementerian terkait, serta perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri dinilai penting untuk memastikan informasi yang diperoleh dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah.
Aanya juga menyoroti peran atase pertahanan Indonesia di berbagai negara yang bertugas memantau dinamika keamanan di kawasan masing-masing. Informasi tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menyiapkan langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia apabila terjadi situasi darurat.
“Perlindungan terhadap warga negara Indonesia harus menjadi perhatian utama, terutama bagi mereka yang berada di wilayah yang berpotensi terdampak konflik,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menilai kesiapsiagaan militer tetap perlu berjalan seiring dengan upaya diplomasi. Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dinilai memiliki peran dalam mendorong penyelesaian konflik melalui jalur dialog di berbagai forum internasional.
Aanya mengajak masyarakat untuk menyikapi peningkatan status kesiapsiagaan militer secara proporsional. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari sistem pengamanan nasional yang bertujuan memastikan negara tetap siap menghadapi berbagai perkembangan situasi global. *** (fatoni/sap)





