Anggota DPD RI, Hilmy Muhammad menilai pemerintah perlu meninjau keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace agar tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional.
Jakarta, lensademokrasi.com — Konsistensi politik luar negeri Indonesia kembali menjadi sorotan di tengah dinamika geopolitik global dan munculnya berbagai forum internasional baru yang membahas isu keamanan serta perdamaian. Dalam situasi tersebut, sejumlah kalangan menilai posisi diplomasi Indonesia perlu tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif sekaligus mempertimbangkan kepentingan nasional jangka panjang.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyampaikan bahwa komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan perlu tercermin tidak hanya dalam kebijakan domestik, tetapi juga dalam sikap diplomasi Indonesia di panggung internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Hilmy menanggapi pesan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya meminta doa para ulama agar pemerintah mampu menghadapi berbagai tantangan bangsa sekaligus menegakkan kebenaran dan keadilan.
Menurut Gus Hilmy, sapaan akrabnya, nilai yang disampaikan pemerintah mengenai keadilan dan kebenaran perlu tercermin dalam berbagai keputusan diplomasi, termasuk dalam partisipasi Indonesia di forum internasional.
“Jika kita berbicara tentang menegakkan keadilan dan kebenaran, maka sikap Indonesia dalam forum internasional juga harus mencerminkan nilai itu,” kata Hilmy dalam keterangan tertulis, Rabu (11/3/2026).
Dalam konteks tersebut, Hilmy menyinggung diskursus yang berkembang terkait keterlibatan Indonesia dalam forum internasional bernama Board of Peace (BoP). Forum ini disebut sebagai inisiatif internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas isu perdamaian dan stabilitas global, meskipun komposisi dan peran sejumlah negara di dalamnya masih menjadi perhatian berbagai pihak.
Hilmy menilai, pemerintah perlu meninjau kembali posisi Indonesia dalam forum tersebut dengan mempertimbangkan prinsip dasar diplomasi yang selama ini dianut.
Indonesia sejak awal kemerdekaan menjalankan politik luar negeri bebas aktif, yaitu prinsip yang memungkinkan negara terlibat dalam berbagai kerja sama internasional tanpa terikat pada kepentingan kekuatan besar tertentu. Prinsip ini juga menempatkan kepentingan nasional sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan diplomasi.
Menurut Hilmy, prinsip tersebut memberi ruang bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional selama langkah diplomasi tersebut memberikan manfaat strategis bagi bangsa.
Ia mencontohkan bahwa Indonesia selama ini aktif dalam sejumlah organisasi internasional yang memiliki karakter kepentingan tertentu, seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), pernah menjadi anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), serta bergabung dalam forum ekonomi negara berkembang BRICS.
Keterlibatan tersebut, menurut Hilmy, tidak menjadi persoalan selama memberikan manfaat bagi kepentingan nasional dan tidak menimbulkan beban diplomatik bagi Indonesia.
Namun ia mengingatkan bahwa partisipasi dalam suatu forum internasional perlu dipertimbangkan kembali apabila tidak memberikan keuntungan yang jelas atau justru memunculkan persepsi tertentu di tingkat global.
Hilmy juga menyinggung situasi konflik di Timur Tengah yang dalam beberapa waktu terakhir kembali mengalami eskalasi. Ia merujuk pada operasi militer yang dikaitkan dengan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang menurut sejumlah laporan memicu ketegangan di kawasan.
Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional yang melibatkan negara-negara dengan keterlibatan militer aktif perlu dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi yang bertentangan dengan posisi diplomasi Indonesia.
“Diplomasi internasional tidak hanya berkaitan dengan kebijakan formal, tetapi juga persepsi global terhadap posisi suatu negara,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dinamika kebijakan luar negeri juga dapat berdampak pada politik domestik apabila menimbulkan persepsi bahwa posisi Indonesia tidak konsisten dengan prinsip independensi yang selama ini dijaga.
Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut menilai, menilai evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional seperti BoP perlu dilakukan secara cermat agar setiap langkah diplomasi tetap memperkuat posisi Indonesia di tingkat global sekaligus sejalan dengan kepentingan nasional. *** (fatoni/sap)
