Kemendes PDT dan BAPPISUS menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi pelaksanaan program pembangunan desa serta pengembangan potensi ekonomi desa.
Jakarta, lensademokrasi.com — Pemerintah berupaya memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk memastikan berbagai program pembangunan desa berjalan lebih terarah. Langkah ini dinilai penting mengingat desa menjadi salah satu fokus kebijakan pemerataan ekonomi nasional.
Dalam kerangka tersebut, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menjalin kerja sama dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus untuk meningkatkan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan di desa serta daerah tertinggal.
Kesepakatan kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto dan Kepala BAPPISUS, Aris Marsudiyanto di kantor BAPPISUS, Jakarta, Senin (10/3/2026).
Yandri menyampaikan bahwa kolaborasi antarinstansi diperlukan untuk memastikan berbagai potensi desa dapat dikembangkan secara optimal. Menurutnya, penguatan koordinasi akan membantu pemerintah memantau sekaligus mempercepat implementasi program pembangunan yang menyasar wilayah perdesaan.
Ia mengatakan, kementeriannya saat ini menjalankan sejumlah program untuk memperkuat aktivitas ekonomi desa, di antaranya pengembangan desa berbasis ekspor, desa wisata, serta desa tematik yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi desa. Program-program tersebut diarahkan untuk memperluas peluang usaha dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Menurut Yandri, pelaksanaan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan yang dijalankan di tingkat pusat dapat terhubung dengan implementasi di daerah.
Sementara itu, Aris Marsudiyanto mengatakan, BAPPISUS memiliki peran dalam membantu koordinasi antarinstansi pemerintah, termasuk dalam memberikan masukan terkait pelaksanaan program pembangunan.
Ia menilai sinergi antar lembaga pemerintah menjadi faktor penting dalam memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif, terutama di wilayah desa yang memiliki beragam potensi ekonomi.
“Kami siap mendukung koordinasi yang diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan dengan baik,” kata Aris.
Penandatanganan kerja sama tersebut turut dihadiri Wakil Mendes PDT, Ariza Patria serta sejumlah pejabat di lingkungan kementerian, termasuk Sekretaris Jenderal, Taufik Madjid bersama jajaran pimpinan unit kerja terkait. *** (fatoni/sap)
