Pameran potensi desa di HUT ke-68 Lombok Barat mengangkat peran desa dalam mendukung rantai pasok program pemerintah serta penguatan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan.
Lombok Barat, lensademokrasi.com — Penguatan peran desa dalam mendukung program pemerintah menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam kegiatan pameran potensi desa di Lombok Barat. Agenda ini berlangsung dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 kabupaten tersebut dan menampilkan berbagai hasil produksi lokal dari sejumlah desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, meninjau langsung pameran yang digelar di Bencingah Agung, Kantor Bupati Lombok Barat, pada Jumat (17/4/2026). Kegiatan ini mengangkat tema “Sejahtera dari Desa” dengan menampilkan komoditas unggulan seperti produk pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan.
Menurut Yandri, pemerintah akan memberikan pendampingan untuk memastikan potensi desa dapat dikembangkan secara optimal. Pendekatan tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor guna mendukung pemanfaatan sumber daya lokal dalam pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyinggung keterkaitan antara pembangunan desa dan capaian pembangunan nasional. Ia menyampaikan bahwa desa memiliki posisi penting karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di tingkat perdesaan.
Kebijakan pemerintah juga diarahkan untuk memperkuat keterlibatan desa dalam rantai pasok program publik. Salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diharapkan bersumber dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan koperasi desa.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi lokal sekaligus memastikan manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, desa didorong mengembangkan komoditas spesifik melalui konsep desa tematik, seperti produksi telur, cabai, jagung, dan berbagai hasil pertanian lainnya.
Pameran ini menjadi salah satu sarana untuk memperlihatkan kesiapan desa dalam mengelola potensi yang dimiliki, sekaligus memperkuat integrasi dengan kebijakan pembangunan yang sedang berjalan di tingkat nasional. *** (fatoni/sap)
