Bandung, lensademokrasi.com — Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memberdayakan pekerja migran Indonesia melalui peluncuran Move-id, pusat informasi terpadu yang menyediakan layanan migrasi aman, pelatihan vokasi, serta pembangunan kapasitas bagi calon maupun purna Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Peluncuran Move-id dilakukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) di kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Kamis (19/6/2025). Program ini digagas sebagai kerja sama antara KemenP2MI dan organisasi kerja sama pembangunan asal Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Direktur Jenderal Penempatan KemenP2MI, Ahnas, menjelaskan bahwa Move-id menjadi langkah awal pemerintah dalam membangun sistem migrasi yang lebih informatif dan aman. Ia menyebut program ini sebagai pilot project yang akan diperluas ke berbagai provinsi lainnya.
“Pekerja migran yang sudah mendapatkan edukasi memadai akan lebih siap bekerja di luar negeri, baik dari sisi teknis, budaya kerja, hingga perlindungan hukum. Mereka tidak akan berangkat dalam kondisi buta informasi,” kata Ahnas.
Move-id akan memberikan layanan konsultasi terbuka kepada masyarakat yang datang ke BP3MI, mulai dari informasi seputar prosedur keberangkatan, jenis dokumen yang dibutuhkan, hingga berbagai pelatihan dan informasi negara tujuan kerja. Layanan ini diperuntukkan bagi calon pekerja migran maupun mereka yang telah kembali ke Tanah Air.
Untuk saat ini, pusat layanan Move-id baru tersedia di dua lokasi, yakni BP3MI Jawa Barat dan BP3MI Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun cakupannya menjangkau lebih luas: unit di Jabar melayani juga wilayah Banten, Jawa Tengah, DIY, dan Lampung; sedangkan unit NTB melayani pekerja migran dari Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Bali, hingga Sulawesi Selatan.
“Harapan kami, Move-id menjadi wadah sosialisasi migrasi aman dan legal. Dengan cara ini, kita bisa menekan angka migrasi ilegal yang masih tinggi di kantong-kantong pekerja migran,” jelas Ahnas.
Manajer Program GIZ, Makhdonal Anwar, menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan membentuk sistem layanan informasi yang tidak hanya terpaku pada satu negara tujuan, tetapi bersifat universal.
“Informasi migrasi tidak boleh eksklusif. Baik yang ingin ke Jerman, Korea, Jepang, atau Timur Tengah, semuanya berhak mendapat akses informasi yang mudah dan terpercaya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BP3MI Jawa Barat, Kombes Pol. Mulia Nugraha, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi kelancaran program ini. Menurutnya, kehadiran Move-id menjadi kebanggaan bagi masyarakat Jabar sekaligus titik tolak dari penguatan sistem pelindungan pekerja migran.
“Target Kementerian tahun ini adalah menempatkan 425 ribu PMI ke sejumlah negara tujuan. Maka, edukasi melalui Move-id dan kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat krusial agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama,” ungkap Kombes Mulia. *** (fatoni/sap)
