Pemerintah mendorong pemanfaatan CSR oleh BUMN dan swasta untuk mendukung pembangunan desa dan mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan.
Jakarta, lensademokrasi.com — Upaya mempercepat pembangunan desa masih menghadapi tantangan dalam hal pendanaan dan pengelolaan potensi lokal. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dinilai menjadi salah satu pendekatan yang dapat memperluas dampak pembangunan di tingkat desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menyampaikan pentingnya peningkatan kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta. Hal ini disampaikan dalam kegiatan CSR dan PDB Award 2026 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai konsisten mendorong pembangunan desa melalui pemanfaatan program CSR. Penyaluran program tersebut, menurut Yandri, telah diarahkan pada berbagai sektor prioritas.
Sejumlah program yang telah dijalankan mencakup pengembangan desa tematik, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan akses air bersih, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa.
Yandri menambahkan, masih terdapat ruang yang luas untuk pengembangan potensi desa, termasuk desa berorientasi ekspor, desa tematik berbasis keunggulan lokal, serta desa yang mengembangkan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong keterlibatan aktif dunia usaha, BUMN, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pembinaan desa guna mempercepat pemerataan pembangunan.
Ketua Indonesia Social Sustainability Forum, Sudarmanto, menyatakan kegiatan penghargaan CSR menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam pembangunan desa.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah, termasuk Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara serta beberapa wakil menteri dan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. *** (fatoni/sap)
