Anggota DPD RI, Abraham Liyanto menilai program Makan Bergizi Gratis perlu penyesuaian sasaran dan tata kelola agar lebih menjangkau daerah tertinggal seperti NTT, Papua, dan Maluku.
Jakarta, lensademokrasi.com — Program penyediaan makanan bergizi bagi siswa yang tengah dijalankan pemerintah dinilai masih memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan di lapangan. Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut perlu diarahkan lebih fokus ke wilayah dengan tingkat kerentanan sosial dan keterbatasan akses layanan dasar.
Anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Liyanto, mengatakan gagasan pemberian makanan bergizi bagi siswa merupakan kebijakan yang secara umum memiliki tujuan positif. Program seperti ini telah diterapkan di berbagai negara untuk memperbaiki kualitas gizi anak serta mendukung proses belajar di sekolah.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga berpotensi memberikan dampak ekonomi karena melibatkan aktivitas penyediaan bahan pangan, pengolahan makanan, hingga distribusi kepada sekolah-sekolah.
Namun demikian, Abraham menilai pelaksanaan program tersebut di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait penentuan wilayah prioritas penerima manfaat.
“Program ini memiliki tujuan yang baik, tetapi implementasinya perlu disesuaikan dengan kondisi daerah agar manfaatnya lebih terasa,” kata Abraham di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Abraham berpendapat daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi seperti NTT, Papua, dan Maluku seharusnya mendapat perhatian lebih dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, masih terdapat berbagai persoalan sosial yang menunjukkan perlunya dukungan kebijakan bagi anak-anak di wilayah tersebut. Ia mencontohkan kasus seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, NTT, yang meninggal dunia setelah diduga mengalami tekanan karena keterbatasan ekonomi keluarga. Sekolah tempat siswa itu belajar, menurutnya, belum menerima program makan bergizi.
Di sisi lain, Abraham menilai banyak anak di daerah terpencil memiliki potensi akademik yang kuat. Ia menyinggung prestasi Caesar Hendrik Meo Tnunay, atau yang bisa dipanggil Nono, siswa asal NTT yang memenangkan International Abacus World Competition 2022 pada usia tujuh tahun.
Prestasi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa kemampuan siswa di daerah tidak kalah dibandingkan dengan anak-anak di wilayah perkotaan jika mendapatkan dukungan yang memadai.
Selain soal sasaran program, Abraham juga menyoroti pola pelaksanaan di lapangan. Ia menilai keterlibatan masyarakat lokal, termasuk pengelola kantin sekolah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat membantu meningkatkan efektivitas program.
Partisipasi masyarakat dinilai tidak hanya mempermudah distribusi makanan kepada siswa, tetapi juga dapat menciptakan peluang ekonomi bagi pelaku usaha di sekitar sekolah.
Ketua Badan Sosialisasi MPR ini juga menyoroti ketentuan yang mengharuskan satu dapur melayani ribuan siswa sekaligus. Menurutnya, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan kendala logistik, terutama di daerah dengan jarak antar sekolah yang berjauhan dan kondisi infrastruktur yang terbatas.
Karena itu, Pemilik Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang ini mengusulkan agar kapasitas dapur diperkecil sehingga setiap dapur melayani jumlah siswa yang lebih sedikit. Dengan cara itu, proses memasak dan distribusi makanan dapat berlangsung lebih cepat dan lebih dekat dengan sekolah.
“Pengelolaan program perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata,” kata Abraham.
Ia menambahkan bahwa pelibatan masyarakat lokal serta penguatan tata kelola program dapat membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut di berbagai daerah. *** (fatoni/sap)
