Kategori: DPD RI
DPD RI Ingatkan Dampak Konflik Timur Tengah
DPD RI mengingatkan pemerintah mengantisipasi dampak konflik Timur Tengah terhadap harga pangan nasional serta menjaga stabilitas pasokan menjelang Lebaran 2026. Jakarta, lensademokrasi.com — Dewan Perwakilan…
Senator Asal NTT Dorong Penataan Ulang Program MBG
Anggota DPD RI, Abraham Liyanto menilai program Makan Bergizi Gratis perlu penyesuaian sasaran dan tata kelola agar lebih menjangkau daerah tertinggal seperti NTT, Papua, dan…
Gus Hilmy Ingatkan Dampak Keterlibatan Indonesia di Forum BoP
Anggota DPD RI, Hilmy Muhammad menilai pemerintah perlu meninjau keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace agar tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas…
Senator Asal NTT Usulkan Revisi UU HKPD, Berpotensi Rugikan PPPK
Penerapan batas belanja pegawai 30 persen dalam UU HKPD dinilai berpotensi memengaruhi keberlanjutan ribuan PPPK di daerah dengan PAD terbatas seperti NTT. Jakarta, lensademokrasi.com —…
Gus Hilmy Dukung Komdigi dalam Penataan Ruang Digital
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Hilmy Muhammad menilai penataan ruang digital perlu diperkuat, termasuk mendorong penggunaan identitas resmi pada akun media sosial….
DPD RI Minta Antisipasi Pasokan Energi Jelang Mudik Lebaran
Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin mengingatkan pentingnya stabilitas pasokan BBM dan LPG menjelang lonjakan mobilitas mudik Lebaran yang diperkirakan mencapai 144 juta orang. Jakarta,…
Bazar Ramadan DWP Setjen DPD RI, Sarana Promosi bagi UMKM
DWP Setjen DPD RI menggelar bazar Ramadan di Kompleks Parlemen Senayan yang menghadirkan pelaku UMKM dan menyediakan berbagai kebutuhan Ramadan bagi pegawai. Jakarta, lensademokrasi.com —…
Gus Hilmy Ingatkan Risiko Fiskal dari Konflik Timur Tengah
DPD RI mengingatkan risiko lonjakan harga minyak akibat konflik Timur Tengah dan meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi fiskal serta energi nasional. Jakarta, lensademokrasi.com — Ketegangan…
DPD RI Kaji Kesiapan Daerah Jalankan Layanan Kesehatan Jiwa
DPD RI mengkaji kesiapan pemerintah daerah menjalankan layanan kesehatan jiwa, termasuk kewajiban RSUD dan integrasi layanan primer. Bandung, lensademokrasi.com — Pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor…
RUU Daerah Kepulauan Dinilai Perlu Kerangka Legislasi Terpadu
DPD RI menilai RUU Daerah Kepulauan membutuhkan kerangka legislasi terpadu guna mengatasi tumpang tindih regulasi dan memperkuat peran daerah kepulauan. Jakarta, lensademokrasi.com — Pembahasan Rancangan…
